Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menuntaskan konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pada 4 September 2017 lalu, Indonesia membawa misi perdamaian untuk konflik muslim Rohingnya yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dengan usulan Formula 4+1.
“Usulan ini untuk melindungi semua orang di negara bagian Rakhine, Myanmar,” kata Staf Ahli Bidang hubungan Antarlembaga, Kementrian Luar Negeri RI, Salman Al Farisi, Kamis (28/9) dalam diskusi bulanan "Update from Myanmar”di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
Empat formula yang ditawarkan adalah mengembalikan perdamaian dan stabilitas, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di negara bagian Rakhine tanpa memandang suku dan agama, serta membuka akses untuk kemanusiaan. Sementara satu elemen lainnya adalah mengimplementasikan rekomendasi Komisi Penasehat untu Rakhine oleh mantan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa, Kofi Annan.
Salman Al Farisi menyebutkan Indonesia juga meluncurkan program bantuan kemanusiaan untuk komunitas yang berkelanjutan (HASCO) dan penandatanganan komitmen bantuan dari 11 organisasi masyarakat yang tergabung dalam AKIM pada 31 Agustus 2017. Bantuan kemanusiaan pada Myanmar diwujdukan dengan melakukan pengiriman kontainer dan pembangunan sekolah di Sittwe. Selain itu, juga merencanakan pelaksanaan kerja sama triangular dengan Myanmar.
“Juga merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan di Myaung Bywe, Marukh U, negara bagian Rakhine,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, juga memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohinya di perbatasan Myanmar-Bangladesh danke negara bagian Rakhine pada September 2017. Sebelumnya, juga telah dilakukan interfaith dialogue Indonesia Myanmar di Jakarta dan Yogyakarat pada bulan Mei 2017 lalu.
“Tidak ada yang bisa menjamin persoalan di negara bagian Rakhine bisa cepat selesai karenanya konflik ini harus ditangani secara berkesinambungan,” ucapnya. (Humas UGM/Ika)