Peristiwa G30S/PKI telah berlalu 52 tahun silam, namun masyarakat Indonesia masih belum dapat berdamai dengan masa lalu.
“Masyarakat Indonesia saat ini masih hidup di tahun 1965, belum bisa bergerak dari masa lalu. Semua yang terlibat dalam tragedi 1965 cenderung bertahan dalam cara pandang masing-masing,” kata Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Agus Widjojo, Jumat (8/12) dalam Seminar Internasional “Comparative Peace-Building in Asia” di Balai Senat UGM.
Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Taprof Bid. Kepemimpinan Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang, Agus mengatakan masyarakat Indonesia masih sulit untuk meninggalkan dan berdamai dengan masa lalu. Hal tersebut menjadi kendala dalam mewujudkan rekonsiliasi untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM G30S/PKI.
“Berdamai dengan masa lalu sebagai konsep utama dari rekonsiliasi nasional terutama terkait tragedi 1965,” ucapnya.
Tujuan dari rekonsiliasi, kata Agus, bukan untuk menjustifikasi siapa yang benar dan yang salah serta siapa pelaku dan siapa korban. Namun, rekonsiliasi ditujukan untuk mengidentifikasi apa yang salah dengan Indonesia sebagai sebuah bangsa.
“Tujuan rekonsiliasi untuk mencari apa yang salah dari yang pernah kita lakukan sebagai bangsa dan negara,” tuturnya.
Agus menyebutkan bahwa upaya mencari kebenaran memainkan peranan penting dalam rekonsiliasi nasional. Meskipun hal itu akan menjadi sebuah fase yang cukup sulit, namun langkah tersebut harus dilakukan karena dari sanalah masyarakat dapat belajar dari kesalahan di masa lalu.
“Mencari apa yang salah, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi, dan apa yang harus diperbaiki untuk mencegah berulangnya kekerasan yang serupa pada generasi mendatang,” katanya.(Humas UGM/Ika)