Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah diberlakukan sejak 3 Juli 2021 lalu. Secara umum, pemberlakuan PPKM darurat selama satu minggu tampak memang berhasil mengurangi aktivitas masyarakat di ruang publik. Akan tetapi, ketika data aktivitas masyarakat di ruang publik tersebut di breakdown ke tingkat provinsi, penurunan aktivitas tersebut sesungguhnya sangat bervariasi, bahkan ada peningkatan di berbagai area tertentu. Hal ini diungkapkan dari hasil riset dari Institute For Policy Development, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) FISIPOL UGM, berjudul ‘Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat’ yang dipublikasikan pada Kamis, (15/7).
Riset yang tergolong kepada riset big data tersebut, dengan sumber data dari google mobility, google trend, serta dari machine learning: similarweb, berhasil mengungkapkan bahwa peningkatan aktivitas masyarakat di area rumah paling tinggi terjadi di Provinsi Jawa Timur. Sementara peningkatan paling rendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Baten.
Salah satu dari tim peneliti, Cahyani Widi, mengungkapkan bahwa PPKM Darurat berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat Jawa Timur di area rumah sebanyak 2,71%. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Baten, PPKM Darurat hanya berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat di area rumah sebanyak kurang dari 1%.
“(Alhasil, PPKM Darurat terlihat) berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya),” tutur Widi.
Lalu, dengan adanya PPKM Darurat, aktivitas masyarakat di tempat kerja juga terlihat mengalami penurunan yang cukup siginifikan. Namun, jika di breakdown ternyata tidak semua provinsi mengalami penurunan, sebagaimana halnya yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Aktivitas masyarakat Jawa Tengah di tempat kerja justru mengalami peningkatan sebesar 0,57%.
Di Yogyakarta, penurunan mobilitas masyarakat di area retail dan rekreasi memang cukup signifikan. Namun, mobilitas masyarakat di area taman justru mengalami peningkatan. Peningkatan mobilitas masyarakat di area taman ini diketahui terjadi juga di wilayah DKI Jakarta.
Oleh karena temuan tersebut, salah satu dari tim peneliti lainnya, Media Wahyudi Askar, Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, mengemukakan beberapa rekomendasi. Beberapa diantaranya pertama, pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter. Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminalkan. Ketiga membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri. Keempat mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali. Kelima, pemerintah juga perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata.
“Tadi pagi pemerintah melakukan konferensi pers, Bapak Luhut Pandjaitan, dan sudah diberikan catatan-catatan. Tapi memang yang perlu kami sampaikan disini adalah kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dan rumit dari apa yang dipaparkan oleh pemerintah,” pungkas Media.
Untuk melihat seminar hasil berjudul ‘Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat’ dari Institute For Policy Development dari DMKP FISIPOL UGM, Anda dapat mengunjungi tautan disini.
Penulis: Aji