Penguatan peran masyarakat sipil kembali menjadi sorotan di tengah berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini. Keterlibatan aktif dari berbagai kelompok masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam memastikan demokrasi tetap berjalan substantif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas. Hal mengemuka dalam perhelatan Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik, Sabtu (30/5) di University Club Hotel UGM. Konferensi ini hadir menjadi ruang pertemuan berbagai elemen masyarakat dalam merefleksikan kondisi bangsa sekaligus merumuskan langkah bersama dalam memperkuat peran masyarakat sipil sebagai penjaga demokrasi dan masa depan Indonesia.
Sosiolog sekaligus Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sudjito, S.Sos., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa Indonesia lahir bukan semata dari kesepakatan elite politik ataupun pertarungan kekuasaan, melainkan dari perjuangan panjang kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir di tingkat akar rumput. Sejarah mencatat bahwa organisasi masyarakat seperti Budi Oetomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga berbagai organisasi kepemudaan telah menjadi kekuatan yang membangun kesadaran kebangsaan dan melawan kolonialisme. “Civil society bukan sekadar penonton panggung sejarah Indonesia. Mereka adalah aktor utama sekaligus arsitek yang merumuskan cita-cita etis republik ini,” katanya.
Namun, setelah hampir dari tiga dekade setelah masa reformasi, Arie menyebut demokrasi di Indonesia masih tetap menghadapi tantangan yang kian kompleks. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan akibat munculnya berbagai gejala regresi demokrasi dan reproduksi neo-otoritarianisme. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan ruang-ruang diskusi, khususnya di kampus. “Kita harus mengembalikan fungsi kampus bukan sebagai pabrik tenaga kerja, melainkan sebagai benteng moral dan intelektual yang berani menyuarakan kebenaran di hadapan kekuasaan,” tegasnya.
Ketua panitia Konferensi Republik 2026, Sudirman Said, menyampaikan bahwa konferensi ini menjadi ruang bersama bagi para elemen masyarakat dari berbagai kelompok usia. Menurutnya, keragaman ini menjadi modal penting dalam membangun cara berpikir bersama dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa yang akhir-akhir ini ramai terjadi. “Menyatukan pikiran lintas generasi memang bukan hal mudah. Tetapi collective thinking akan menghasilkan gagasan yang lebih mendalam, lebih baik, dan lebih bermakna bagi perjalanan bangsa ke depan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa Indonesia saat ini memiliki modal sosial dan intelektual yang jauh lebih besar daripada masa-masa perjuangan sebelumnya. Oleh sebab itu, ia mendorong masyarakat sipil untuk memperkuat konsolidasi dan membangun gerakan bersama dalam mengawal perjalanan bangsa. “Hari ini waktunya masyarakat sipil mengorganisir diri. Saya memahami betapa fragmentasinya masyarakat sipil, tapi barangkali melalui Konferensi Republik ini kita bisa melakukan konsolidasi,” tegasnya.
Mantan Menteri Perdagangan sekaligus pendiri Ancora Group, Gita Wirjawan, menekankan pentingnya pendidikan, keterbukaan, dan pengembangan pada sumber daya manusia sebagai pondasi utama dalam mendukung kemajuan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun sistem pendidikan yang mampu menghasilkan SDM unggul, sekaligus memperkuat keterbukaan terhadap ide, inovasi, dan pengetahuan. “Problem recognition itu adalah awal dari problem resolution. Dan keterbukaan itu adalah satu-satunya yang foundational untuk mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi,” ujarnya.
Pendidikan dasar dan menengah menurutnya perlu disorot kualitasnya melalui penguatan peran guru. Ia menilai bahwa guru merupakan faktor penting dalam membentuk karakter, ambisi, dan kemampuan generasi muda. Menurutnya, investasi terhadap kualitas guru harus menjadi prioritas apabila Indonesia ingin meningkatkan daya saing bangsa. “Kalau guru hanya digaji Rp2,8 juta per bulan, honorer Rp500 ribu, lalu direkrut dari persentase terbawah, jangan berharap kita bisa menskalakan kognisi, kecerdasan, keterampilan, dan kepekaan,” terangnya.
Gita menekankan bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana bangsa mampu membangun sumber daya manusia unggul melalui pendidikan berkualitas, mendorong keterbukaan terhadap ide dan inovasi, serta memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, keterbukaan menjadi prasyarat penting agar masyarakat dapat bertukar gagasan secara sehat dan menghasilkan inovasi tanpa terjebak dalam polarisasi. “Keterbukaan untuk bisa melakukan demokratisasi ide, bukan polarisasi ide. Keterbukaan untuk bisa mengkombinasikan kekuatan inovasi dengan kekuatan preservasi,” tegasnya.
Pada akhir pemaparannya, Gita menilai keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur pada terselenggaranya pemilu atau distribusi kekuasaan politik, tetapi juga dari bagaimana kemampuan negara dapat mendistribusikan manfaat pembangunan secara adil pada masyarakat. Hal ini mencakup pada akses terhadap pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, hingga penguatan nilai moral dan sosial yang menjadi pondasi bagi kemajuan bangsa. “Baru kalau kita berhasil mendistribusi public goods berupa intelek, kecerdasan, kesehatan, kesejahteraan, nilai moral, dan nilai sosial, kita boleh berbangga diri sebagai demokrasi terbesar nomor tiga di dunia,” pungkas Gita.
Pada sesi penutup, Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., menegaskan kembali bahwa masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam menjaga arah perjalanan bangsa. Menurutnya, berbagai persoalan kebangsaan saat ini harus dijawab melalui penguatan pengetahuan, kolaborasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal pembangunan. “Sebagai civil society kita telah membahas bagaimana memerankan kembali masyarakat sipil di tengah situasi bangsa seperti ini dan bagaimana kita bisa menyampaikan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk kembali kepada suara rakyat, untuk bisa mendengar dan mendengarkan itu semua,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan tidak cukup diwujudkan melalui diskusi dan pertukaran gagasan semata, tetapi harus diikuti dengan tindakan nyata yang berdampak bagi masyarakat. Baginya, ilmu pengetahuan harus berangkat dari realitas lapangan dan mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa. “Ini semua adalah sebuah komitmen untuk kita terus melakukan tindakan nyata. Teori terbaik adalah teori yang dibangun dari pengalaman empiris lapangan, bukan hanya text full thinking, tetapi berangkat dari empirical evidence dan lapangan,” pungkas Baiquni.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Firsto