Indonesia dikenal dengan negara penghasil nikel terbesar di dunia karena menyumbang lebih dari separuh pasokan global. Namun di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi nikel, daerah yang menjadi penghasil nikel belum menikmati dampak ekonomi dari industri ini. Sebaliknya warga lokal justru mendapatkan beban sosial dan lingkungan di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang meroket di tanah mereka, khususnya di daerah-daerah kaya nikel seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.
Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM, Dr. Ari Dwipayana menyampaikan, banyak kepala daerah yang mengungkapkan kegelisahan bahwa daerah mereka menghasilkan triliunan rupiah dari sumber daya alam, tetapi kapasitas fiskal tetap terbatas. “Mereka menanggung berbagai dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Namun, ruang fiskal yang tersedia untuk mengatasi dampak tersebut sering kali tidak sebanding,” kata Ari dalam POLGOV Policy Forum, yang bertajuk Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan yang berlangsung di Convention Hall, Fisipol UGM, Rabu 924/6).
Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Hasrul Hanif, menyampaikan kondisi daerah penghasil sumber daya alam sekarang ini tengah mengalami paradox of plenty, di mana banyak daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi memiliki angka kemiskinan yang meningkat. “Anda bisa melihat, sampai 2025, terdapat 75 smelter yang ada. Kemudian, kita bisa melihat banyak provinsi, terutama provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya nikel, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, sesuatu yang jarang ditemukan di provinsi-provinsi di luar pulau Jawa, ujarnya.
Peneliti Climate and Energy Manager, Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait industri nikel tanah air. Ia menyebutkan bahwa kurang dari 1% dari total nikel yang diproduksi Indonesia yang benar-benar digunakan untuk transisi energi, seperti pembuatan kendaraan listrik. “Jadi sebenarnya kita mengarah ke mana industri ini?” tanya Iqbal.
Berangkat dari data tersebut, Iqbal menduga desain hilirisasi nikel di Indonesia sejak awal memang tidak dirancang untuk menyejahterakan masyarakat lokal. Sebaliknya, keuntungan justru dinikmati oleh negara-negara tujuan ekspor yang mampu mengembangkan industri kendaraan listrik dan transisi energi mereka dengan sangat pesat berkat bahan baku dari Indonesia.
Dosen Kajian Gender dan Antropologi, Universitas Indonesia, Mia Siscawati, Ph.D., menemukan persoalan dalam desain pembangunan sektor pertambangan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah pusat menurutnya perlu mendengar dan mengakui hak-hak kelompok masyarakat adat atau komunitas lokal di area industri pertambangan.
Guru Besar FEB Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu, mengungkapkan dampak nyata dari aktivitas industri smelter terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah. Dari sisi lingkungan, perusahaan smelter diketahui menggunakan air laut sebagai sistem pendingin yang kemudian dialirkan kembali ke laut. Suhu air yang berubah ini merusak ekosistem terumbu karang. ‘Akibatnya, keanekaragaman hayati laut terganggu dan memaksa para nelayan lokal melaut jauh lebih dalam hingga 20 mil laut demi mendapatkan tangkapan,” katanya.
Tidak hanya merusak alam, industri ini juga memicu krisis kesehatan serius. Ia mencatat adanya ribuan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah tersebut. Dampak ekonominya pun tidak main-main. “Setiap orang satu kasus ISPA pada usia produktif diperkirakan kehilangan 338–368 US Dollar atau sekitar 118 triliun, ” ungkapnya.
Kepala Bappeda Halmahera Tengah, Husain Ali, S. E., M.M., menyampaikan alasan mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak merata karena kekuatan kapasitas institusi pemerintah daerah yang lemah. “Jadi kalau kapasitas institusi pemerintah daerah mampu mengelola ini dengan baik dan arahnya jelas, semata-mata mendistribusikan demi kesejahteraan rakyat. Saya pikir bisa. Nah ini yang kami sebut model benefit sharing hilirisasi industri nikel.” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan ada tiga strategi utama dalam menerapkan model pembagian keuntungan (benefit sharing) ini. Strategi pertama adalah investasi pada kapasitas manusia (human capital investment). Kedua, pemberian perlindungan sosial (social protection) bagi kelompok-kelompok yang rentan. Terakhir, mewujudkan kesejahteraan yang inklusif atau merata bagi semua pihak.
Direktur Energi, Sumber Daya Mineral, dan Pertambangan Bappenas, Togu Pardede S.T., MIDS, menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah kunci di balik terjadinya paradoks ekonomi tersebut. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berdampak jika masyarakat lokal tidak dilibatkan. Ia menilai, tanpa adanya peningkatan kapasitas dan keterlibatan aktif masyarakat dalam roda pembangunan, kemiskinan akan tetap ada.“Selama SDM itu memang tidak terisi dan tidak bisa terlibat dalam menopang proses pertumbuhan pembangunan ekonomi, ya dia akan miskin terus,” ujar Togu.
Penulis/Foto : M. Aidil Syahputra
Editor : Gusti Grehenson