Guna memperkuat jejaring internasional sekaligus memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan hutan berkelanjutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada melaksanakan The X International Forestry Summer Course (FSC) pada 7–20 Juli nanti. Kegiatan ini melibatkan 12 dosen internasional, 10 dosen asal Indonesia, serta berbagai profesional dari universitas, lembaga penelitian, dan organisasi di bidang kehutanan dan lingkungan. Pada tahun ini, FSC diikuti oleh beragam mahasiswa dan akademisi dari 22 negara yang mewakili berbagai universitas dan lembaga penelitian di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.
Koordinator Forestry Summer Course 2026, Ir. Ni Putu Diana Mahayani, S.Hut., M.For., Ph.D., memberikan apresiasi atas antusiasme peserta selama mengikuti rangkaian pembelajaran daring. Ia pun mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta internasional yang hadir di Yogyakarta. “Kegiatan ini dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar melalui interaksi langsung, diskusi lintas budaya, dan kolaborasi akademik yang lebih erat di bidang kehutanan,” Kata Diana, Jumat (17/7).
Pada hari pertama, rangkaian perkuliahan umum mengenai ekosistem dan lingkungan sukses digelar dengan menghadirkan tiga pakar internasional. Sesi pagi dibuka oleh Dr. Agr. Sc. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang membawakan materi tentang “The Tropical Forest & The Water Cycle: Managing Watershed Health, from raindrop mechanics to landscape-scale resilience”. Materi ini menyoroti peran vital hutan tropis dalam menjaga tata air dan kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Ia menegaskan bahwa tutupan hutan yang sehat mampu meredam energi hujan, menyerap air, serta mencegah banjir dan kekeringan, sehingga degradasi hutan harus dihindari agar keseimbangan hidrologi tidak hancur. “Berbagai studi kasus di Indonesia juga menunjukkan bahwa degradasi hutan dapat mengubah keseimbangan hidrologi suatu lanskap sehingga meningkatkan risiko banjir, sedimentasi, dan kekeringan,” ujarnya.
Kuliah kemudian dilanjutkan oleh Assoc. Prof. Dr. Maria Lourdes T. Lardizabal dari Universiti Malaysia Sabah dalam materinya, “Six-Legged Indicators: How Climate Change Reshapes Forest Insect Communities and the Services They Provide”, membahas dampak perubahan iklim terhadap komunitas serangga hutan. Ia menjelaskan bahwa serangga merupakan bioindikator yang sangat peka terhadap perubahan suhu dan cuaca. Terganggunya populasi serangga akibat anomali iklim ini patut diwaspadai karena akan mengancam berbagai jasa ekosistem penting, seperti penyerbukan, siklus hara, dan pengendalian hama alami di kawasan hutan.
Pada sesi siang, Prof. Digby Race dari The Australian National University menutup rangkaian hari pertama dengan materi mengenai jasa ekosistem dalam sistem agroforestri. Ia memaparkan bahwa agroforestri tidak hanya menghasilkan komoditas ekonomi seperti pangan dan kayu, tetapi juga berkontribusi besar dalam penyimpanan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang menyeimbangkan manfaat sosial dan lingkungan, didukung oleh kebijakan seperti Payment for Ecosystem Services (PES) guna mewujudkan lanskap yang berkelanjutan.
Sedang pada hari kedua, pada Rabu (15/7), materi dibawakan oleh Dr. Micah R. Fisher dari University of Hawaiʻi at Mānoa dengan materi bertajuk “Community-Based Forest Management: Highlighting successful models of local stewardship”, yang menjelaskan tentang pentingnya peran komunitas lokal dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus menepis asumsi kuno Tragedy of the Commons, yang kerap dijadikan alasan oleh negara untuk mengambil alih hak pengelolaan lahan secara sepihak. Ia menegaskan bahwa kerusakan hutan dan deforestasi di wilayah seperti Kalimantan dan Sulawesi sebenarnya lebih banyak didorong oleh kapital global, ketimpangan akses teknologi, serta tingginya permintaan pasar dunia seperti industri kelapa sawit, alih-alih akibat aktivitas masyarakat adat atau lokal.
Dengan merujuk pada kesuksesan prinsip pengelolaan komunal dari peraih Nobel Elinor Ostrom, Dr. Fisher mendorong para akademisi dan pembuat kebijakan untuk selalu mengevaluasi setiap regulasi lingkungan dengan pertanyaan kritis mengenai “siapa yang diuntungkan dan siapa yang disingkirkan,” agar solusi konservasi seperti Perhutanan Sosial dapat benar-benar memberdayakan masyarakat lokal yang telah menjaga hutan selama berabad-abad. “Padahal, jika dilihat dari kacamata ‘Ekologi Politik’, kerusakan terbesar didorong oleh permintaan pasar global (seperti minyak kelapa sawit) dan investasi internasional. Masuknya industri besar ini justru memaksa masyarakat lokal menyingkir ke lahan yang sangat sempit. Jadi, sangat tidak adil jika hanya menyalahkan masyarakat kecil tanpa melihat aktor besar di balik kerusakan tersebut,” jelasnya.
Selanjutnya, Dr. Dwi Laraswati, S.Si., dari UGM menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam mengelola sumber daya yang terbatas dalam materinya yang bertajuk “Gender in Forestry and Climate Change”, yang menjelaskan mengenai perbedaan antara seks sebagai kodrat biologis dan gender sebagai konstruksi sosial-budaya, yang sangatlah krusial untuk mencegah ketimpangan peran di masyarakat. Mengingat norma budaya seringkali membatasi kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas, implementasi tata kelola yang inklusif menjadi kunci utama untuk mengatasi berbagai faktor eksklusi, seperti diskriminasi sosial ekonomi maupun hambatan tata kelola geografis. “Peran gender juga berubah dari generasi ke generasi. Jadi, hal ini sangat berkaitan dengan konteks, yaitu konteks nasional dan konteks budaya, serta status sosial ekonomi dan juga hak-hak politik,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan pengelolaan sumber daya yang ideal tidak boleh hanya berhenti pada konsep kesetaraan (equality) yang membagikan porsi secara merata, tetapi harus mampu mencapai keadilan (equity) yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.
Penulis : Leony
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Donnie