Pengelolaan komunikasi krisis di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya menuntut kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga pemahaman yang utuh terhadap persoalan, kemauan untuk terus belajar, kecermatan menjaga peran sebagai juru bicara, hingga kebijaksanaan dalam menentukan kapan harus berbicara kepada publik. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Universitas Gadjah Mada, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D., dalam Forum Kebijakan dan Bimbingan Teknis Komunikasi Strategis bertajuk Mengelola Krisis Perguruan Tinggi di Era Digital yang diselenggarakan HUMAS INDONESIA di Jakarta pada Rabu (22/7).
Made Andi membagikan empat prinsip yang menjadi pegangan dalam mengelola komunikasi krisis di lingkungan perguruan tinggi. Prinsip pertama yang ditekankan Andi adalah memastikan kebenaran informasi sebelum menyampaikan pernyataan kepada publik. Ia mencontohkan pengalamannya ketika dipercaya menjadi juru bicara UGM dalam menangani isu ijazah Presiden Joko Widodo. Sebelum memberikan keterangan kepada media, ia meminta kesempatan mempelajari persoalan tersebut melalui diskusi dengan pimpinan universitas, fakultas, sekretariat universitas, hingga tim humas. “Saya ingin memahami dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita sudah yakin dengan kebenarannya, kita bisa menyampaikan pesan dengan lebih tenang,” ujarnya.
Baginya, pemahaman terhadap substansi persoalan merupakan bekal penting agar seorang juru bicara tidak mudah goyah menghadapi berbagai opini yang berkembang di ruang publik. Karena itu, proses verifikasi harus dipandang sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik, bukan sekadar tahapan administratif sebelum menyampaikan informasi. “Kalau kita sendiri masih ragu, akan sulit meyakinkan orang lain. Memahami fakta adalah langkah pertama yang tidak boleh dilewatkan,” katanya.
Prinsip berikutnya adalah kesediaan untuk terus belajar, terutama ketika menangani isu di luar bidang keahlian. Andi mengaku pernah mempelajari berbagai istilah medis, proses laboratorium, hingga hasil penelitian agar mampu menjelaskan persoalan secara tepat kepada masyarakat. Diskusi dengan para pakar, menurutnya, menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman sehingga pesan yang disampaikan tetap akurat. “Tidak semua kasus sesuai dengan latar belakang keilmuan kita. Karena itu, jangan ragu belajar dan berdiskusi dengan ahlinya,” tuturnya.
Selain penguasaan substansi, Andi menilai seorang juru bicara juga perlu mampu menjaga keseimbangan antara identitas pribadi dan tanggung jawab profesional. Sebagai akademisi sekaligus kreator konten, ia harus cermat memilah isu yang dapat dibahas melalui akun pribadi dan isu yang harus disampaikan dalam kapasitas sebagai representasi institusi. Kemampuan membedakan kedua ruang tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari menjaga kredibilitas sekaligus kepercayaan publik. “Kita harus bisa memilih mana yang layak disampaikan sebagai pribadi dan mana yang harus disampaikan sebagai representasi institusi,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Andi mengingatkan bahwa komunikasi krisis tidak selalu berarti harus segera memberikan pernyataan. Dalam situasi tertentu, keputusan untuk menahan diri justru dapat menjadi strategi komunikasi yang lebih tepat selama proses penanganan masih berlangsung. Setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik, katanya, perlu dipertimbangkan secara matang karena dapat memunculkan pertanyaan maupun persoalan baru. “Kadang diam bukan berarti tidak bekerja. Justru itu bisa menjadi pilihan paling bijaksana sampai kita benar-benar siap menyampaikan informasi kepada publik,” pungkasnya.
Penulis : Triya Andriyani
Foto : Magnific dan Dok.Triya