Pendidikan ekonomi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga kini masih terus berupaya meracik kurikulum yang tepat sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran. Bahkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang kerap membuat pengelola program studi merasa kesulitan hingga kecenderungan over-formalisasi yang mana mahasiswa diajarkan model matematika, tetapi tidak benar-benar memahami realitas kelembagaan.
“Yang terjadi adalah program studi itu sulit merumuskan kurikulum dan metode pembelajarannya, karena profilnya dirumuskan berdasarkan pekerjaan dari lulusan. Padahal program studi tidak pernah menawarkan pekerjaan, tapi menawarkan kompetensi,” ungkap Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Prof. Drs. Bernardinus Maria Purwanto, M.B.A., Ph.D. dalam Seminar Nasional dan Pertemuan Tahunan APSEPI XI yang mengangkat tema ”Membangun Program Studi Ekonomi dalam Menghasilkan Lulusan yang Mandiri dan Berdaya Saing Global” di FEB UGM, Kamis (7/9).
Menurutnya, kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia masih bergantung pada tracer study atau penelusuran lulusan dalam mengukur hasil belajar. Menurut Purwanto sendiri tracer study adalah metode pengukuran tidak langsung (indirect) dan terlambat karena dilakukan setelah mahasiswa lulus. Hasil dari penggunaan tracer study pun kerap kali terlalu tinggi atau overstimulate, sebab hanya diisi oleh alumni yang sukses, sehingga program studi tidak benar-benar mendapat informasi yang akurat dari mahasiswa tersebut.
Ia menyarankan pengukuran kompetensi dilakukan sebelum mahasiswa lulus. Selain itu, indeks prestasi kumulatif (IPK) dari para mahasiswa, menurutnya tidak benar-benar mencerminkan kualitas dan kompetensi mahasiswa secara valid. “Seharusnya prodi membuat sistem pengukuran kompetensi tambahan yang terpisah dari IPK, hasil pengukuran ini kemudian digunakan sebagai kontrol internal untuk perbaikan prodi, bukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa,” jelasnya.
Kualitas pendidikan tinggi, khususnya pada program studi ekonomi memiliki kontribusi langsung terhadap arah kebijakan. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Mohamad Ikhsan, S.E., M.A. menjelaskan bahwa mutu kebijakan ekonomi jangka panjang suatu bangsa tidak akan pernah lebih tinggi dari mutu cara berpikir ekonomi yang diajarkan di ruang-ruang kelas universitas. Baginya pendidikan ekonomi adalah soft infrastructure yang dampak nya baru terasa 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Akan tetapi menurutnya hingga kini pendidikan ekonomi di Indonesia masih terjebak pada kuantitas dan belum sepenuhnya mengutamakan kualitas. “Kita terjebak di antara jumlah yang banyak ke kualitas. Oleh karenanya, kita harus mengubah fokus dari sekedar quantity menjadi quality,” terangnya.
Dekan FEB UGM, Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Ak., CA, menjelaskan bahwa hingga kini kampus masih mengalami kendala terkait keuangan. Pasalnya, anggaran yang berasal dari APBN masih sangat terbatas, sehingga perguruan tinggi harus mandiri dalam pembiayaan. Disamping dampak perubahan globalisasi geopolitik yang cepat hingga disrupsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI agent) mulai menggantikan tenaga kerja manusia.
Menurutnya, program studi ekonomi tidak cukup hanya memahami teori, tapi juga harus mampu membentuk individu yang kritis, adaptif, inovatif, berintegritas, serta mampu menciptakan solusi bagi berbagai persoalan ekonomi dan sosial. “FEB UGM meyakini bahwa tantangan pendidikan tinggi saat ini tidak dapat dihadapi secara individual. Kita membutuhkan jejaring yang kuat, pemikiran yang produktif, semangat gotong-royong di bidang akademik,” tegasnya.
Penulis/Foto : Fatihah Salwa Rasyid
Editor : Gusti Grehenson