Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada mendorong percepatan peralihan angkutan barang dari moda jalan ke kereta api untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Pasalnya, angkutan barang nasional baru menggunakan moda kereta api hanya sekitar 1 persen, sementara 75,3 persen muatan masih bertumpu pada moda jalan. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk ‘Kereta Api sebagai Tulang Punggung Logistik Nasional: Arah Kebijakan, Praktik Operasional, dan Peluang Bisnis Angkutan Barang’ yang diselenggarakan Pustral UGM, Senin (31/8) silam. Forum tersebut membahas arah kebijakan, tantangan infrastruktur, hingga model bisnis yang diperlukan untuk meningkatkan peran kereta api dalam sistem logistik nasional.
Kepala Pustral UGM, Dr. Ir. Dewanti, M.S., mengatakan rendahnya pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang perlu menjadi perhatian di tengah upaya meningkatkan daya saing logistik Indonesia. Kereta api sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai moda pengangkutan hasil bumi sejak beroperasi di Indonesia pada 1867. Menurutnya, upaya mengalihkan angkutan barang dari jalan ke rel berkaitan dengan efisiensi sekaligus kemandirian dan kedaulatan rantai pasok nasional. “Kereta api sudah berjalan di negeri ini sejak tahun 1867 dan dahulu menjadi tulang punggung pengangkutan hasil bumi. Mengapa hari ini perannya dalam mengangkut barang justru begitu kecil?” ujarnya.
Dewanti menilai rendahnya pangsa angkutan barang kereta api berkaitan dengan sejumlah persoalan yang saling berhubungan. Jaringan rel yang ada masih terkonsentrasi di Jawa dan sebagian Sumatera, sementara pusat-pusat industri baru terus berkembang di wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Konektivitas rel menuju kawasan industri, pergudangan, dan pelabuhan juga masih terbatas sehingga pengiriman barang tetap membutuhkan truk pada awal dan akhir perjalanan. Di sisi lain, biaya angkutan jalan terlihat lebih murah karena dampak seperti kerusakan jalan, kecelakaan, kemacetan, dan emisi belum sepenuhnya diperhitungkan dalam tarif angkutan.
Dari sisi pemerintah, Kepala Subdirektorat Angkutan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Aditya Karsa, S.T., M.M., menyampaikan bahwa volume angkutan barang kereta api sebenarnya menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Volumenya meningkat 39,7 persen dari 50,04 juta ton pada 2021 menjadi 69,91 juta ton pada 2025. Meski demikian, angka tersebut masih jauh dari target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 sebesar 995,5 juta ton dengan sasaran pangsa angkutan barang melalui kereta api mencapai 11–13 persen. Kesenjangan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dan konektivitas jaringan kereta api yang masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing angkutan barang berbasis rel. Kebutuhan pendanaan RIPNas 2030 diperkirakan mencapai Rp853 triliun dengan 68 persen diharapkan berasal dari pembiayaan alternatif dan 32 persen dari APBN. Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi untuk mendukung pembangunan jalur menuju pelabuhan dan kawasan industri, terminal barang, dry port, serta sistem digital logistik. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, termasuk evaluasi kebijakan fiskal dan peningkatan kapasitas jalur untuk mendukung angkutan barang kereta api.
Perspektif operator menunjukkan bahwa peningkatan daya saing kereta api juga perlu memperhatikan keseluruhan perjalanan barang dari titik asal hingga tujuan. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2020–2025, Dr. Didiek Hartantyo, S.E., M.B.A., menjelaskan bahwa kereta api berperan sebagai moda mid-mile sehingga biaya logistik tidak dapat dilihat dari tarif kereta api semata. Total biaya juga dipengaruhi pengangkutan pada tahap awal (first mile), penanganan di terminal, hingga pengiriman dari stasiun menuju tujuan akhir (last mile). Keterbatasan konektivitas pada kedua ujung perjalanan dapat menimbulkan bongkar muat berulang yang pada akhirnya mengurangi keunggulan biaya angkutan melalui rel.
Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pangsa angkutan barang kereta api membutuhkan pendekatan yang terintegrasi. Dalam diskusi yang dipandu Peneliti Pustral UGM, Ir. Deni Prasetio, S.T., M.T., IPM, percepatan pembangunan prasarana dan konektivitas menuju pelabuhan serta kawasan industri dinilai perlu berjalan beriringan dengan integrasi antarmoda. Kebijakan fiskal, regulasi operasional, serta pembiayaan inovatif melalui KPBU dan green financing juga menjadi bagian yang perlu dikembangkan secara bersama. Keberhasilan peralihan angkutan barang ke rel nantinya perlu dilihat dari penurunan biaya logistik, waktu tempuh dan keandalan layanan, keterpaduan perjalanan barang, serta berkurangnya beban jalan dan emisi.
Webinar yang diikuti lebih dari 850 peserta dari instansi pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta pemerhati perkeretaapian tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif regulator, operator, dan akademisi dalam membahas masa depan angkutan barang berbasis rel. Melalui forum ini, Pustral UGM mendorong pengembangan sistem logistik yang lebih terintegrasi dengan menempatkan kereta api sebagai bagian penting dalam jaringan angkutan barang nasional. Penguatan konektivitas dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan peran kereta api sekaligus mendukung pencapaian target penurunan biaya logistik nasional.
Reportase: Pustral UGM
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Dok Pustral, Detik Finance