Stunting masih menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia. Salah satu penyebab stunting yang belum banyak dibicarakan yaitu kondisi environmental enteric dysfunction (EED). EED merupakan peradangan kronis pada usus halus akibat paparan berulang lingkungan yang tidak higienis yang dapat merusak kemampuan usus menyerap zat gizi bahkan ketika makanan yang masuk sudah cukup dan bergizi.
Upaya untuk menurunkan stunting bukanlah sesuatu hal sederhana yang mengandalkan satu cara kunci melainkan membutuhkan komitmen politik yang konsisten, gizi sebagai prioritas nasional, dan pendekatan multisektor yang memadukan Water, Sanitation, and Hygiene (WASH), pendidikan ibu, akses layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. “Pada sebagian anak, masalahnya bukan lagi apa yang dimakan, melainkan apa yang mampu diserap tubuh mereka,” jelas Guru Besar Bidang Gizi Masyarakat FK-KMK UGM, Prof. Dr. Siti Helmyati, DCN, M.Kes., dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar, Selasa (8/9), di Balai Senat, Gedung Pusat UGM.
Siti mencontohkan Negara Peru yang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 29% menjadi 14% kurang dari satu dekade. Peru menerapkan bantuan tunai bersyarat bagi ibu hamil miskin, dengan kewajiban rutin memeriksakan kesehatan, imunisasi, dan pemantauan tumbuh kembang anak, diperkuat perluasan akses layanan kesehatan, cakupan asuransi bagi masyarakat miskin, sistem Responsive Behavioral Budgeting yang ketat, serta fokus strategi pada intervensi terpilih. “Peru bukan sekadar programnya, melainkan bagaimana data, target, insentif, pemantauan, dan evaluasi dijadikan fondasi pendekatan berbasis hasil dalam pengeluaran publik, di mana data benar-benar dipakai untuk mengarahkan anggaran, bukan hanya dilaporkan,” papar Siti.
Di Indonesia, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran yang sangat besar dan cakupan penerimaan manfaat yang luas, program ini merupakan salah satu intervensi gizi paling ambisius dalam sejarah pembangunan kesehatan Indonesia. Namun demikian, besarnya investasi dipengaruhi juga dengan tuntutan akuntabilitas ilmiahnya. Pada kerangka inilah peran akademisi menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan disusun berdasarkan bukti terbaik yang tersedia, dilaksanakan dengan kesiapan sumber daya yang memadai, dan dievaluasi secara objektif sehingga manfaatnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi Siti, kebijakan penurunan stunting membutuhkan implementasi yang baik dengan pemanfaatan data secara optimal untuk pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim Kementerian Kesehatan dan 20 universitas mitra menunjukkan bahwa dari 304 dinas kesehatan, hanya 52% yang benar-benar mampu memvalidasi data mereka secara lengkap. Bahkan sebagian staf dinas justru tidak percaya pada data rutin nasional, dan memilih memakai data versi mereka yang dianggap lebih akurat. “Sehebat apapun sistem yang kita bangun, tidak akan berarti jika data dibaliknya diragukan. Data seharusnya dapat menjadi kompas yang menuntun kita memahami kompleksitas tersebut, bukan sekedar angka dalam laporan tahunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa intervensi gizi yang efektif tidak bisa berdiri sendiri di satu titik usia. Intervensi harus dirancang sebagai bagian dari satu sistem yang menjangkau setiap tahap kehidupan, mulai dari bagaimana makanan diproduksi dan didistribusikan hingga bagaimana pelayanan kesehatan hadir dalam setiap fase itu.
Meski demikian, sistem tersebut dihadapkan dengan ancaman perubahan iklim yang mengganggu produksi pangan sehingga perlu memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan individu yang mudah diakses, terjangkau, aman, adil, dan dapat diterima secara budaya. Hal tersebut juga terlihat dari anak muda Indonesia yang memaknai berkelanjutan semata sebagai pola makan bergizi yang bisa dipertahankan, bukan sebagai tanggung jawab terhadap lingkungan. “Jika generasi muda kita memahami berkelanjutan secara sempit, maka kebijakan pangan berkelanjutan yang kita rancang di tingkat nasional berisiko tidak pernah benar-benar dipahami apalagi dijalankan di tingkat individu,” ucap Siti
Siti menekankan terdapat tiga hal yang harus menjadi perhatian bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan stunting. Pertama, memperkuat sistem data gizi nasional, data digunakan untuk dipelajari dan dimanfaatkan. Kedua, membangun budaya evaluasi berbasis bukti, keberhasilan program tidak hanya diukur dari anggaran tetapi juga mampu tidaknya direplikasi di tempat lain. Ketiga, membangun sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan, hal ini ditujukan untuk menjaga planet yang akan diwariskan generasi selanjutnya. “Kebijakan yang baik semestinya lahir dari bukti, bukan dari asumsi bahwa niat baik dan besarnya anggaran sudah cukup untuk menyelesaikan masalah sekompleks stunting,” tuturnya.
Penulis: Jesi
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Firsto