Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng., menuturkan Indonesia telah memiliki sejumlah pondasi penting untuk menuju pembangunan PLTN. Hal ini mencakup kajian teknologi, calon tapak, penyimpanan infrastruktur nuklir nasional, penguatan regulasi, hingga pembangunan PLTN dalam kebijakan energi nasional. “Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir bukan hanya soal infrastruktur. Ini adalah tentang membangun kemampuan nasional,” tuturnya dalam Simposium Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 2026 memasuki hari kedua dengan pembahasan yang berfokus pada hasil kajian empat working group. Kegiatan yang berlangsung di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Selasa (8/9).
Pada sisi riset, ia mengungkapkan bahwa BRIN berkomitmen untuk terus melanjutkan kajian berbasis bukti ilmiah mengenai aspek keselamatan dan kelayakan teknologi. Sementara itu, Bapeten berperan dalam memastikan budaya keselamatan dan kepatuhan menjadi pondasi pembangunan. Lalu pada sektor pendidikan, perguruan tinggi seperti UGM, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, dan Poltek Nuklir BRIN terus mengembangkan pendidikan bidang nuklir melalui jenjang S1 hingga S3 untuk menyiapkan tenaga ahli di masa depan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM akan menyiapkan Peraturan Presiden mengenai kesiapan pembangunan PLTN yang mencakup pada program, instalasi, dan operasional. “Kita tengah menunggu pengesahan Perpres mengenai tata kelola dan organisasi pelaksana pembangunan dan pengoperasian PLTN,” ucapnya.
Menurutnya, kebutuhan akan SDM ke depannya akan meningkat seiring dengan target pengembangan kapasitas nuklir nasional. Untuk mendukung pencapaian net zero emission 2060 dengan kapasitas nuklir hingga 35 GW, Indonesia membutuhkan tambahan kapasitas sekitar 500–1.000 MW dalam 10 tahun ke depan pada wilayah yang membutuhkan pasokan listrik besar dan andal. “Untuk mencapai 1 GW membutuhkan sekitar 400 sampai 700 sumber daya manusia berkemampuan tinggi. Tidak termasuk sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi,” jelasnya.
Keterlibatan tenaga SDM yang memiliki kemampuan komunikasi publik juga diperlukan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai pembangunan PLTN. “Sinergi adalah kunci utama. Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan pengawas, lembaga riset, perguruan tinggi, asosiasi, industri, hingga masyarakat semua harus berjalan bersama,” pungkasnya.
Simposium Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 2026 memasuki hari kedua dengan pembahasan yang berfokus pada hasil kajian empat working group yang membahas empat aspek penting dalam kesiapan pembangunan PLTN, yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi nuklir, kesiapan regulasi dan perizinan, serta aspek sosial, ekonomi, dan keadilan.
Kepala Pusat Studi Energi UGM, Prof. Ir. Sarjiya, selaku menuturkan komitmennya mengakselerasikan penyiapan kualitas SDM nasional melalui peluncuran program akademis baru baik S2 maupun S3 melalui skema beasiswa riset. Upaya ini didukung oleh kelompok kerja kedua yang diwakili oleh Dr. Tita Puspasari selaku Kepala Pusat Riset Teknologi Radioisotop, Radiofarmaka, dan Biodosimetri BRIN, yang merekomendasikan tiga langkah strategis dalam mempercepat hilirisasi riset ketenaganukliran dalam berbagai sektor, termasuk rencana pembangunan lebih dari lima fasilitas baru di luar Pulau Jawa untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur dengan memanfaatkan modal pengalaman operasional reaktor riset selama lebih dari 30 tahun
Dari sisi pengawasan, kelompok kerja ketiga yang diwakili oleh Haendra Subekti, S.T., M.T., selaku Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, menyepakati pentingnya menutup kesenjangan instrumen perizinan dari fase 1 agar siap untuk skala komersial di fase 2 dan 3. “Dalam hal ini juga perlu menyelaraskan regulasi ketenaganukliran dengan regulasi lintas sektor lainnya agar terintegrasi, serta berkomitmen menyusun peta regulasi nasional yang akan diuji melalui simulasi,” ujarnya.
Terakhir, kelompok kerja ketiga yang dipaparkan oleh M. Najib Azca, M.A,. Ph.D., selaku Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora BRIN, melengkapi kesiapan ini dengan menekankan perlunya kelayakan multidimensi PLTN yang adil secara sosial dengan penerapan pendekatan tekno-antropologi agar teknologi modern dapat bersenyawa dengan adanya adab dan modal sosial lokal. “Kita perlu membangun kepercayaan publik yang mendalam untuk memitigasi penolakan lokal, serta tindakan konkret berupa pelaksanaan penilaian dampak sosial dan pemberian beasiswa masyarakat di sekitar wilayah calon tapak,” tuturnya.
Sementara Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menyampaikan bahwa berdasarkan tahapan milestone Badan Energi Atom Internasional (IAEA), terdapat 19 aspek yang perlu dipersiapkan oleh negara yang akan membangun PLTN. Menurutnya, hasil pembahasan tersebut menjadi bagian penting sebagai upaya mempersiapkan Indonesia sebelum memasuki tahapan pembangunan PLTN. “Draft dokumen telah disusun bersama PLN bersama BRIN, Bapeten, Kementerian ESDM, dan perguruan tinggi untuk menuju proses pelelangan pembangunan PLTN. Perlu ada keseriusan, kesepakatan, dan kerja sama untuk hal tersebut bisa kita lakukan dan perbaiki,” jelasnya.
Edwin menambahkan, target pembangunan PLTN juga tidak berhenti pada 7GW di tahun 2040. Dalam jangka panjang, kapasitas nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 35 GW pada 2060 sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan energi nasional dan mendukung pencapaian net zero emission. Dalam hal ini, ia menekankan bahwa pemanfaatan energi nuklir tidak hanya fokus pada kekuatan teknologi, tetapi yang tidak kalah penting bagaimana energi dapat dimanfaatkan dan diterima secara bijaksana untuk kepentingan masyarakat. “Bukan kekuatannya, tetapi bagaimana kita secara arif dapat memanfaatkan bagi kemajuan dan kehidupan bangsa Indonesia,” katanya.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Magnific dan Donnie