UGM dan 9 Perguruan Tinggi Inisiasi Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara
UGM dan 9 Perguruan Tinggi Inisiasi Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara
UGM dan 9 Perguruan Tinggi dari berbagai daerah menginisiasi pembentukan Forum Perguruan Tinggi untuk Perbatasan Negara (Forpertas). Forum ini dibentuk sebagai salah satu wujud peran perguruan tinggi dalam pengelolaan batas wilayah negara dan akselerasi pembangunan kawasan perbatasan.
“Bicara tentang peran ini sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan. UGM sudah lebih dulu memulai dengan KKN di daerah-daerah terluar, namun sekarang kita berikan payung hukum sehingga lebih kuat, tertib, dan bisa bersinergi,” tutur Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Widodo Sigit Pudjianto, Senin (6/8) di Grha Sabha Pramana UGM.
Hal ini ia sampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan BNPP dan Kementerian Ristekdikti tentang kerja sama peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam rangka penguatan administrasi pemerintahan dan percepatan pembangunan di perbatasan negara di sela-sela acara pertemuan orang tua mahasiswa baru UGM.
Nota kesepahaman ini, terangnya, menjadi dasar bagi percepatan pembangunan di perbatasan negara melalui kerja sama perguruan tinggi yang tergabung dalam Forpertas. Selain UGM, sembilan perguruan tinggi lain yang saat ini telah bergabung di antaranya Universitas Diponegoro (UNDIP), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), serta Universitas Mulawarman.
“Kalau dilakukan dengan sinergi, saya yakin dalam waktu yang cepat, satu hingga dua tahun ke depan sudah kelihatan hasilnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” imbuhnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ristekdikti, Ainun Naim, menuturkan penandatanganan nota kesepahaman dan deklarasi pembentukan forum dilakukan di UGM karena hal ini selaras dengan misi UGM yang turut memberikan perhatian terhadap pembangunan di daerah perbatasan.
Masalah perbatasan, menurutnya, sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Karena itu, Kementerian ini menjalankan berbagai program khusus bagi daerah-daerah perbatasan.
“Kami telah melaksanakan banyak hal terkait pembangunan perbatasan, ada KKN perbatasan, pengiriman sarjana baru ke daerah perbatasan, juga beasiswa bidikmisi. Kita harus melihat pembangunan perbatasan tidak hanya dari aspek fisiknya saja,” paparnya.
Selain melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Ainun mendorong perguruan tinggi untuk melakukan pengembangan teknologi yang dapat membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan sosial di daerah tertinggal. Ia mencontohkan teknologi seperti converter kit untuk perahu nelayan atau pengembangan bibit unggul pertanian yang bisa memberikan hasil yang lebih baik bagi masyarakat.
Untuk mematangkan program-program yang akan dikerjakan bersama, perwakilan dari 10 perguruan tinggi ini akan mengadakan pertemuan mulai hari ini hingga Selasa (7/8). Selain penandatanganan nota kesepahaman, pertemuan orang tua mahasiswa baru ini juga diisi dengan perkenalan pimpinan universitas, pemaparan materi oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan, serta pemberian bantuan laptop bagi 4 mahasiswa baru dari keluarga kurang mampu serta 1 mahasiswa berprestasi.
Di hadapan para orang tua mahasiswa baru, Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., menyampaikan harapan agar para mahasiswa baru dapat menjadi pembelajar yang tangguh dan memiliki semangat perjuangan untuk meraih yang terbaik dan turut memajukan bangsa. (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)