Kanker Kolorektal (KKR) atau biasa dikenal dengan Kanker Usus merupakan kasus kanker terbanyak ketiga di Indonesia dengan urutan keempat sebagai penyebab kematian. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menghadapi tantangan serupa, berdasarkan data Registrasi Kanker Berbasis Populasi Daerah Istimewa Yogyakarta (RKBP DIY), KKR tercatat sebagai kanker terbanyak ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks dan tersering pada laki-laki. Dibandingkan tahun 2022, Insidensi tahun 2050 diperkirakan meningkat 71% dan mortalitasnya meningkat 85%.
Guru Besar bidang Ilmu Penyakit Dalam, Hematologi, dan Ontologi Medik FK-KMK UGM, Prof. dr. Susanna Hilda Hutajulu, Ph.D., Sp.PD, K-HOM., menemukan bahwa di RSUP Dr. Sardjito, 50% pasien baru memeriksakan diri setelah lebih dari satu bulan timbul gejala. Sementara 49% pasien lainnya memiliki jeda empat bulan sebelum didiagnosis. “Sebagian pasien menganggap kanker usus sebagai penyakit tidak serius, takut memeriksakan diri, merasa tidak nyeri, serta mengalami hambatan finansial,” kata Susanna dalam pidato pengukuhan Guru Besar, Kamis (12/11), di Balai Senat, Gedung Pusat UGM.
Melalui pidato pengukuhannya yang bertajuk “Kajian Multi Dimensi tentang beban kanker kolorektal: Ajakan untuk bertindak dari Yogyakarta”, Susanna menjelaskan bahwa secara umum, faktor risiko kanker usus adalah jenis kelamin laki-laki dengan rentang usia lebih dari 50 tahun, obesitas, perokok, dan riwayat keluarga. Gejala awal kanker usus diantaranya perubahan buang air besar, gangguan perut, dan penurunan berat badan. Namun, hanya 43% responden yang memahami gejala awal, dan hanya 17% diantaranya yang mengerti faktor risiko. Meski demikian, 23% individu hanya akan menjalani skrining setelah muncul gejalanya. “Hal ini menunjukkan adanya miskonsepsi di masyarakat yang memerlukan intervensi edukasi yang informatif tentang pentingnya skrining,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa faktor risiko kanker usus dapat dibagi menjadi faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diperbaiki. Kurangnya data riset lokal yang mengeksplorasi hal ini menyebabkan intervensi edukasi masyarakat selalu mengadopsi data luar Indonesia yang belum tentu sesuai dengan kultur masyarakat. Usia menjadi faktor yang tidak dapat diubah. Beberapa faktor yang dapat diubah yaitu tingkat pendidikan, paparan rokok, serta pola makanan telah terkonfirmasi pada studi lokal. Selain itu, aktivitas jasmani juga terbukti menurunkan risiko. “Salah satu keunikan tampak pada Indeks Massa Tubuh, di mana studi lokal menunjukkan bukan hanya obesitas yang meningkatkan risiko, tetapi juga nutrisi buruk dan berat badan kurang,” tutur Susanna.
Menurutnya, beban kesehatan kanker usus juga bersumber dari sistem kesehatan yang mencakup keterbatasan infrastruktur, peralatan diagnostik dan terapi kanker, jumlah dan kualitas tenaga ahli medik, pendanaan baik dari jaminan kesehatan universal maupun swasta, dan sistem rujukan yang kurang efisien.
Melalui dukungan International Cancer Foundation, Tim RSUP Dr.Sardjito dan FK-KMK UGM menginisiasi skrining yang akan mencakup 25 puskesmas di Kab. Sleman. Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan Kementerian Kesehatan. Dari hasil analisis awal pada 175 orang, hanya 84% (147 orang) responden yang bersedia menjalani kajian risiko, 50% (87 orang) bersedia melakukan skrining pemeriksaan tinja darah samar dimana 20% responden menunjukkan hasil yang positif. Dari hasil ini, tampak bahwa sebagian masyarakat belum termotivasi melakukan skrining sekalipun memiliki risiko. Selain itu, individu dengan hasil positif perlu segera dirujuk untuk konfirmasi lebih lanjut agar tidak terjadi keterlambatan diagnosis. “Data ini sangat penting untuk membangun organisasi skrining. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah yang diperiksa, tetapi juga dari berapa banyak yang menyelesaikan tindak lanjut dan memperoleh penanganan dini,” ungkap Susanna.
Pada kesempatan ini, Susanna menyoroti empat ajakan bertindak agar individu memiliki kesempatan untuk diidentifikasi lebih awal, didiagnosis dengan akurat, dan dirawat dengan optimal.
Pertama, memperkuat registrasi kanker dan penelitian sebagai dasar kebijakan berbasis bukti. Hal-hal yang diperlukan adalah penguatan legalitas, koordinasi regional dan nasional, kualitas dan standardisasi data, pelaporan data, infrastruktur, penyediaan anggaran khusus di berbagai tingkatan otoritas kesehatan, kapasitas tim pelaksana, dan potensi untuk penelitian di bidang kanker dan penggunaan data oleh otoritas kesehatan.
Kedua, memperluas jangkauan edukasi, skrining terorganisasi, dan sistem rujukan untuk mempercepat diagnosis. Menurutnya, edukasi yang informatif dan sesuai konteks setempat akan lebih efektif bagi mereka. Selain itu, edukasi profesional kesehatan juga perlu diprioritaskan untuk pengenalan gejala, pelaksanaan skrining dan proses rujukan yang efektif sehingga memudahkan proses pengobatan.
Ketiga, memperkuat pelayanan multidisiplin dan meningkatkan akses diagnostik molekuler dan terapi presisi. Dibutuhkannya struktur organisasi, dukungan pertemuan rutin, protokol diskusi, formalitas prosedur operasional standar manajemen kanker, dan akreditasi edukasi subspesialis yang berbasis TMD. Melalui investasi yang dilandasi bukti dan tepat sasaran, manajemen pasien akan lebih efisien baik untuk penderita maupun pengampu jaminan kesehatan.
Keempat, membangun kolaborasi lintas sektoral untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan primer hingga tersier dapat berjalan dan terevaluasi dengan baik. Dengan melakukan penanganan kanker secara multidisiplin, beban yang berasal dari sistem kesehatan dapat dikurangi dan berfokus pada peningkatan luaran pasien, efikasi manajemen, serta efisiensi waktu dan biaya. Namun, penerapannya di Indonesia masih terfragmentasi, tidak seperti di negara maju yang sudah bersifat mandatori dan didukung insentif serta menjadi syarat pemenuhan akreditasi rumah sakit.
Sebagai penutup, Susanna mengatakan bahwa kemajuan kesehatan tidak hanya diukur melalui ilmu dan teknologi tetapi juga banyaknya kasus yang dapat dicegah dan tata laksana yang optimal. “Kemajuan tidak diukur dari pengetahuan ilmu dan teknologi pengobatan tetapi dari semakin banyaknya kasus yang dapat dicegah, pasien yang terdiagnosa awal, dan meningkatnya kesintasan penderita karena tata laksana yang optimal,” pungkas Susanna.
Penulis: Jesi
Editor: Gusti Grehenson
Foto: Firsto