Pemerintah tengah mematangkan rencana untuk membangun tanggul laut atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Rencana pembuatan tanggul laut di wilayah Pantura sudah diinisiasi pemerintah sejak tahun 1995 dan dibahas kembali oleh Presiden Prabowo dalam International Conference on Infrastructure di pertengahan bulan Juni 2025 lalu. Pemerintah beralasan, pembangunan tanggul bertujuan mengamankan wilayah pesisir Pantura yang sering terkena dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut.
Dosen Fakultas Geografi, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin menilai pembangunan tanggul laut di wilayah pantura tidaklah bersifat darurat atau tidak terlalu dibutuhkan apabila melihat konteks geografis Pantura yang didominasi oleh dataran aluvial, landai, berpasir, dan eksposur gelombangnya masuk ke dalam kategori terlindungi karena memiliki rata-rata ketinggian kurang dari 2 meter. Baginya, ada beberapa opsi yang dapat didahulukan oleh pemerintah selain tanggul laut. “Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujarnya, Kamis (23/4).
Bachtiar mengungkapkan jika opsi yang dipilih oleh pemerintah ini adalah efek plasebo, yang apabila dimasukkan ke konteks ini merupakan sebuah keyakinan di mana perbaikan kualitas lingkungan yang sedang dilakukan memicu sebuah dampak yang signifikan, meskipun ternyata tidak ada perubahan konkret yang terlihat dan belum tentu dapat menyelesaikan masalah utamanya. “Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bachtiar turut menyoroti kaitannya tanggul laut ini dengan penurunan muka tanah yang menjadi masalah di wilayah Pantura. Menurutnya, tanggul laut bukan solusi untuk penurunan muka tanah yang dapat dilakukan pemerintah. Sebaiknya, urgensi dalam mencari solusi kini ditekankan pada tata ruang wilayah, terkhususnya industri besar yang menempati wilayah pesisir Pantura dengan penggunaan air tanah secara masif. “Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah, khususnya industri-industri besar yang berada di pesisir,” katanya.
Bachtiar menjelaskan terkait dengan kondisi material di sepanjang garis Pantura yang didominasi oleh material aluvium yang masih muda dalam skala waktu Geologi, seperti pasir atau kerikil dan masih belum padat. “Apabila tanah yang didominasi material aluvium tersebut di atasnya dibangun bangunan besar dan berat, dapat menekan permukaan tanah sekitar. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.
Mengenai dampak yang diberikan oleh proyek ini dari segi dinamika pesisir, Bachtiar yakin jika itu akan memberikan pengaruh terhadap pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang. Menurutnya, akan terdapat wilayah yang mengalami erosi secara masif sebagai akibat dari upaya pembangunan proyek ini. Beberapa contoh perubahan dinamika ini dapat dilihat di wilayah Kota Semarang atau sisi timur Jakarta apabila dilihat dari Google Maps atau Google Earth Pro. “Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.
Soal proyek tanggul laut bisa memproteksi wilayah pesisir dari kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Bachtiar beranggapan bahwa tindakan ini bukanlah solusi, tidak tepat sasaran, dan tidak efektif untuk diterapkan. Bagi Bachtiar, masih terdapat banyak opsi yang dapat dipilih pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi efek dari perubahan iklim di sekitar wilayah pesisir Pantura. “Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.
Dalam konteks potensi kerusakan terhadap ekosistem pesisir, seperti mangrove atau habitat ikan yang merupakan akibat pembangunan dan reklamasi skala besar, proyek ini juga menurutnya bisa menimbulkan beberapa dampak yang signifikan. “Multibahaya akibat perubahan iklim, seperti degradasi ekosistem, inundasi bertahap, intrusi air laut, erosi pantai, dan banjir pasang,” sebutnya.
Selain itu, potensi kerusakan juga muncul karena perubahan arus laut dan pergerakan sedimen. Bachtiar menjelaskan bahwa perubahan ini bisa membuat mangrove, lamun, dan terumbu karang kesulitan untuk tumbuh karena kehilangan “tempat hidup” yang cocok. “Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.
Padahal, ketiga ekosistem ini sangat penting karena menjadi tempat ikan dan biota laut berkembang biak dan mencari makan. Jika ekosistem ini rusak, otomatis kehidupan laut juga ikut terganggu.
Dampak lain tidak berhenti di lingkungan saja, tetapi juga ke masyarakat pesisir. Nelayan tradisional akan jadi pihak yang paling merasakan dampaknya sebab ketika ikan makin sulit ditemukan karena habitatnya rusak, nelayan kecil yang tidak punya modal besar akan semakin kesulitan untuk mencari penghasilan. “Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.
Saat dibandingkan dengan negara seperti Belanda, Bachtiar menegaskan bahwa tidak semua konsep bisa langsung diterapkan di Indonesia. Setiap daerah punya kondisi alam dan sosial yang berbeda. Artinya, solusi untuk masalah pesisir di Pantura seharusnya disesuaikan dengan kondisi wilayahnya sendiri, bukan sekadar meniru dari negara lain. “Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.
Penulis : Zabrina Kumara
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Walhi Jateng