Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) bersama PT Egis International Indonesia mengungkapkan bahwa 79 persen emisi angkutan barang di koridor jalan Jawa–Bali terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian ‘Dekarbonisasi Inklusif Sektor Logistik Indonesia: Kerangka Hibrida untuk Pelacakan, Pembiayaan, dan Reformasi Kebijakan’ yang dipaparkan dalam forum diseminasi di Jakarta, Senin (2/11). Kajian ini menunjukkan bahwa pengurangan emisi sektor logistik dapat dimulai dari wilayah dan rute dengan kontribusi emisi terbesar.
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rustam Efendi, menyampaikan bahwa transformasi logistik perlu diarahkan agar lebih efisien, inklusif, dan rendah karbon tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat ini, truk menguasai 91,25 persen pangsa angkutan barang nasional, sementara biaya logistik masih mencapai 14,29 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 12,5 persen pada 2029. Rustam juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan transformasi sektor logistik.
Ketua Tim Kajian Pustral UGM, Dr. Ir. Arif Wismadi, M.Sc., menjelaskan bahwa kajian dilakukan melalui 14 wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Jakarta, Surabaya, dan Bali yang melibatkan 185 instansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi kendala dalam peralihan dari truk diesel ke truk listrik. Hambatan tersebut mencakup harga kendaraan, nilai jual kembali, masa balik modal, skema kredit yang belum sesuai dengan model bisnis logistik, serta keterbatasan infrastruktur pengisian daya.
Survei terhadap 50 pengusaha angkutan barang skala UMKM memperlihatkan bahwa skema pembiayaan berpengaruh terhadap minat penggunaan truk listrik. Pada skenario uang muka 30 persen, bunga 12 persen, dan jaminan sertifikat tanah, hanya delapan persen responden yang bersedia beralih. Angka tersebut meningkat menjadi 56 persen ketika uang muka menjadi 15 persen, bunga nol persen, dan jaminan cukup menggunakan BPKB truk listrik. Tim kajian kemudian merancang tiga prototipe pembiayaan berupa kredit hijau dengan dukungan kontrak pembelian jangka panjang, sewa armada tanpa uang muka, dan langganan baterai. “Semua hambatan yang disampaikan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi bermuara pada satu hal, yaitu biaya dan pembiayaan. Truk listrik tidak akan berpindah dari brosur ke jalan raya selama hitungannya belum masuk akal bagi operator,” ujar Arif.
Dari sisi proyeksi emisi, Febriani Astari dari PT Egis International Indonesia memaparkan bahwa emisi angkutan barang jalan di koridor Jawa–Bali diperkirakan mencapai 19,72 juta ton CO₂ pada 2026. Tanpa intervensi, emisi tersebut diproyeksikan meningkat 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035, atau tumbuh sekitar 4,7 persen per tahun. Jawa Barat menyumbang 31 persen emisi, diikuti Jawa Tengah sebesar 26 persen dan Jawa Timur sebesar 22 persen. Konsentrasi emisi tertinggi berada di kawasan Jabodetabek dan pesisir utara Jawa, terutama Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Cirebon. “Kajian ini menunjukkan lebih dari tiga perempat emisi terkonsentrasi di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota. Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola, sehingga tugas kita adalah memulai dari titik-titik panas tersebut,” jelas Febriani.
Kesiapan infrastruktur pengisian daya menjadi aspek lain yang perlu diperhatikan dalam transisi menuju angkutan rendah emisi. Vice President Komersialisasi Produk Niaga PT PLN (Persero), Ronny Afrianto, memaparkan bahwa PLN telah mengoperasikan 5.120 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) roda empat di 3.257 lokasi, dengan 75 persen di antaranya dibangun melalui skema kemitraan. PLN juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan untuk membangun SPKLU khusus truk dan melakukan uji coba di ruas Jakarta–Cikampek. Keberadaan jalur angkutan barang yang relatif tetap dinilai dapat membantu perencanaan infrastruktur pengisian daya secara lebih terarah.
Selain prototipe pembiayaan, kajian Pustral UGM dan Egis menghasilkan aplikasi web EQLAS for EV (Equitable Location-Allocation Simulation) untuk membantu perencanaan lokasi infrastruktur pengisian daya secara lebih merata, baik dari aspek spasial maupun sosial. Aplikasi tersebut mengusulkan titik penukaran baterai dengan jarak sekitar 100 kilometer di sepanjang koridor Jawa–Bali. Kajian juga menyoroti perlunya uji coba skema penukaran baterai dan standardisasi agar teknologi tersebut dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan listrik. Dengan demikian, pengembangan infrastruktur perlu mempertimbangkan persebaran kebutuhan angkutan barang, bukan sekadar konsentrasi fasilitas di wilayah perkotaan.
Sebagai langkah awal, tim kajian merekomendasikan uji coba dekarbonisasi pada satu atau dua koridor atau kota prioritas dengan memperhitungkan kesiapan operasional dan biaya. Pelaksanaan dapat dimulai dari segmen angkutan dengan rute tetap atau berbasis depo agar biaya transisi tidak terlalu membebani operator kecil. Hasil uji coba selanjutnya dapat menjadi dasar evaluasi sebelum penerapan diperluas ke wilayah lain. Pendekatan bertahap tersebut diharapkan dapat mendorong transisi logistik rendah emisi yang mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, kelayakan pembiayaan, dan keberlanjutan usaha.
Reportase/Foto: Pustral UGM
Penulis: Triya Andriyani