Sebanyak 600 pakar kebijakan publik, akademisi dan peneliti dari dari 27 negara mengikuti Konferensi internasional bidang administrasi publik dan birokrasi yang bertajuk “Towards World Class Bureaucracy” digelar di kampus Universitas Gadjah Mada, Selasa (5/11). Konferensi ini terselenggara atas hasil kerja sama antara Asian Association of Public Administration (AAPA), Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), the Asian Group of Public Administration (AGPA) and the Indonesian Association for Public Administration (IAPA) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan National Institute of Public Administration (NIPA).
Presiden AAPA dan IAPA, Prof. Dr. Agus Pramusinto mengatakan hasil dari konferensi ini diharapkan mampu menghasilkan komitmen global dalam mengembangkan sistem birokrasi yang mengedepankan kepentingan masyarakat. “Kita berharap konferensi ini bisa memperkuat diskusi administrasi publik dan berjejaring, meningkatkan kebijakan, dan memperkuat jejaring dalam riset dan pembelajaran di Asia, Afrika, dan Eropa,” tutur Agus.
Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB), Prof. Erwan Agus Purwanto, menjelaskan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan baru terkait arah reformasi birokrasi. “Pemerintah mengharapkan terciptanya sistem yang responsif, efektif, dan berbasis kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Erwan, apa yang diharapkan pemerintah tersebut sejalan dengan perkembangan dunia global telah memasuki era Society 5.0 yang menimbulkan fenomena Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA). Menghadapi tantangan tersebut bukanlah perkara mudah, karena di sisi lain pemerintah harus mempertahankan kondisi ekonomi nasional yang bertumbuh setiap tahunnya. “Perkembangan teknologi tidak lagi digunakan sebatas alat informasi saja, melainkan juga untuk memberikan solusi bagi masalah sosial,” katanya.
Ia melanjutkan, dibutuhkan perubahan strategi pemerintah yang awalnya input oriented menjadi outcome oriented. Jika sebelumnya pemerintah fokus menargetkan pemasukan dan pengeluaran, kali ini fokusnya berpindah pada dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, seberapa besar pengaruhnya pada masyarakat dalam setiap anggaran belanja negara. Erwan menyampaikan arahan Presiden di awal pemerintahan untuk memberantas korupsi. Sistem yang korup tidak hanya menimbulkan kerugian negara, namun juga menghalangi akses dan kepentingan masyarakat dalam kebijakan.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum., DEA., mengatakan perguruan tinggi dan organisasi asosiasi perlu mendorong reformasi birokrasi melalui transformasi digital, inovasi sektor publik, dan menciptakan ekosistem menuju pembangunan yang berbasis SDGs.
Seperti diketahui, konferensi internasional ini dihadiri lebih dari 600 peserta dari 27 negara. Terdapat 6 sesi diskusi panel yang dihadiri lebih dari 30 pembicara dari sektor pemerintah, akademik, dan praktisi. Topik diskusi panel meliputi 8 sub-tema, di antaranya transformasi digital, operasionalisasi AI dan Big Data, birokrasi entrepreneurship, birokrasi post-pandemic, inklusivitas, dan manajemen krisis. Diskusi berlangsung selama dua hari, yaitu 5-7 November 2024 di Grha Sabha Pramana dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
Penulis : Tasya
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Hanif