Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditargetkan akan memperluas cakupan penerima manfaat, serta peningkatan mutu pelayanan. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, yang diprioritaskan pada ibu hamil dan anak usia dua tahun. Target ini diharapkan dapat membantu mengatasi kasus stunting yang terjadi di Indonesia. Namun di tengah ambisi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa perluasan ini belum sepenuhnya diiringi kesiapan layanan primer, integrasi sistem kesehatan, maupun penguatan pengawasan keamanan pangan yang efektif.
Dosen dan peneliti Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (KKLP) FK-KMK UGM, dr. Fitriana Murriya Ekawati, Ph.D., menilai program MBG yang menyasar pada ibu hamil dan balita usia 0-2 tahun sebenarnya berpotensi menjadi pintu strategis untuk memperkuat kesinambungan layanan pemenuhan gizi. Namun sebaiknya, program ini dapat diintegrasikan dengan layanan kesehatan ibu dan anak yang sudah berjalan, seperti pelayanan antenatal, postnatal, serta pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. “Jika dikelola secara terintegrasi, program ini tidak hanya memperbaiki asupan gizi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat upaya promosi dan prevensi kesehatan utamanya peran layanan primer sebagai koordinator utama kesehatan keluarga,” tuturnya, Kamis (22/1).
Menurutnya, Intervensi gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan dinilai menjadi kunci utama dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Periode tersebut menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta fungsi metabolik anak yang berdampak hingga usia dewasa. “Jika anak kekurangan gizi pada fase 1.000 hari pertama, hal ini berdampak menjadi akar terjadinya persoalan kesehatan jangka panjang, mulai dari stunting, gangguan kognitif, hingga meningkatnya risiko penyakit menular di usia dewasa,” jelasnya.
Perluasan program MBG yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0–2 tahun menurutnya telah menunjukkan perubahan pendekatan pemerintah dalam intervensi gizi. Jika sebelumnya intervensi lebih bersifat terbatas melalui pemberian makanan tambahan atau suplementasi pada kelompok tertentu, kini pemerintah berupaya memastikan kecukupan gizi secara lebih luas pada periode paling krusial dalam siklus kehidupan. Namun ia menegaskan bahwa keberhasilan intervensi tersebut sangat ditentukan oleh detail pelaksanaan di lapangan. “Efektivitasnya sangat bergantung pada detail teknis pelaksanaannya, bagaimana program ini dapat berjalan baik, integratif, berkesinambungan, serta dapat dipadukan dengan intervensi lain seperti perbaikan sanitasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta praktik pengasuhan dan pemberian makan yang tepat di tingkat keluarga dan masyarakat,” paparnya.
Terkait kesiapan sistem, ia menilai bahwa saat ini keterlibatan layanan kesehatan primer dalam pelaksanaan MBG saat ini masih terbatas antarwilayah. Kasus keracunan MBG yang terjadi pada 2025 menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan masih memerlukan penguatan serius, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita. Dalam hal ini, layanan kesehatan primer menurutnya memiliki posisi strategis sebagai upaya mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor, edukasi keluarga, hingga deteksi dini kejadian yang tidak diharapkan. “Penguatan kapasitas tenaga kesehatan primer dan integrasi pada surveilans keamanan pangan menjadi kunci agar kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita benar-benar terlindungi. Nantinya perlu dipantau perkembangan dan jangka panjang kesehatannya melalui Puskesmas agar dalam terpantau dengan baik,” ujarnya.
Sementara untuk menilai keberhasilan MBG, menurutnya penurunan angka stunting tidak cukup dijadikan satu-satunya indikator. Indikator lain yang tak kalah penting meliputi status gizi dan kesehatan ibu, penurunan anemia, peningkatan praktik ASI eksklusif dan MPASI yang kuat, serta meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan primer oleh keluarga. Selain indikator hasil, ia juga menekankan untuk memperhatikan proses dan kualitas jalannya program yang patut diperhatikan. Seperti, keamanan pangan tanpa kejadian keracunan (zero defect), kepatuhan standar SPPG, hingga peningkatan literasi gizi pada setiap keluarga. “Pendekatan ini sejalan dengan konsep pengukuran kinerja layanan kesehatan yang menekankan mutu dan keselamatan, bukan hanya output semata,” tegasnya.
Sebagai upaya agar program MBG tidak hanya sebatas program bantuan pangan, ia merekomendasikan penguatan integrasi dengan sistem kesehatan primer dan pendekatan berbasis keluarga yang diposisikan sebagai bagian dari paket intervensi promotif dan preventif terhubung dengan layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, serta pemantauan keluarga beresiko. Dengan melibatkan kader, lintas sektor penguatan kapasitas tenaga primer, serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan pemantauan berkelanjutan merupakan langkah tepat dalam mendorong penguatan ketahanan dan sistem kesehatan primer pada keluarga. “Dengan pendekatan ini, MBG dapat berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga dan sistem kesehatan primer yang dapat mendorong kemandirian keluarga dalam menjaga kesehatan jangka panjang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran layanan primer dalam hal ini perlu dipantau secara berkelanjutan mulai dari perencanaan hingga siklus pelaksanaannya pada program MBG. Ia menyebutkan bahwa tenaga kesehatan primer di Puskesmas memiliki data yang penting yang dibutuhkan, seperti riwayat anemia, hipertensi dalam kehamilan, atau gangguan tumbuh kembang anak yang dapat digunakan untuk personalisasi intervensi MBG. Dengan demikian, layanan primer bisa memantau apakah intervensi benar-benar memperbaiki status gizi. Sehingga, ia menegaskan pentingnya terjalin kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. “Program ini menjadi tanggungjawab bersama, sehingga pola pelaksanaan upaya pemenuhan gizi sangat perlu banyak kolaborasi lintas sektor yang mampu mendukung perluasan manfaat oleh semua pihak,” pungkasnya.
Penulis : Cyntia Noviana
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Alodokter