Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, periode 2019-2024, Prof. Dr. Mahfud MD, menekankan pentingnya anak muda untuk mempelajari kedaulatan bangsa Indonesia dari sisi sejarah sebagai dasar untuk membangun masa depan bangsa dan negara. Menurutnya, sejarah menyimpan banyak pesan perjuangan. Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Soekarno, melalui istilah “Jas Merah” atau Jangan sekali-kali Meninggalkan Sejarah. “Kalau mau berhasil, lihat masa lalu, apa yang bikin gagal dan berhasil. Belajarlah dari sejarah, lihatlah dirimu kemarin untuk membangun masa depanmu,” ujarnya dalam ceramah tarawih pada sesi Ramadan Public Lecture (RPL) di Masjid Kampus UGM, Sabtu (7/3).
Mahfud menegaskan bahwa tantangan dalam mewujudkan kedaulatan bangsa saat ini masih saja muncul. Ia menyinggung berbagai dinamika global, termasuk konflik Timur Tengah, yang sering memunculkan pertanyaan bagi rakyat Indonesia mengenai sejauh mana kedaulatan Indonesia benar-benar terjaga. Pasalnya, intervensi dan pengaruh politik tertentu dapat menyebabkan pergeseran sistem demokrasi menuju praktik oligarki. “Tidak bisa dibantah kalau ini sudah menjadi wacana terbuka di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedaulatan kita berdasar pada demokrasi, kedaulatan rakyat, atau oligarki,” kata Mahfud.
Di kesempatan itu, Mahfud menekankan bahwa upaya memperbaiki kondisi tersebut harus dilakukan dengan niat tulus untuk membangun bangsa. Ia mengingatkan rakyat Indonesia untuk berperan masing-masing untuk menjadi tonggak dalam menjaga kedaulatan. Ia mengutip pernyataan dari Imam Al Ghazali bahwasannya rusaknya rakyat karena pemerintahannya, dan rusaknya pemerintahan karena cendekiawan dan ulama tidak dapat menyampaikan ilmunya dengan benar akibat perilaku gegabah akan kedudukan. “Kalau ingin negara kedaulatannya berada di tangan rakyat, kebijakan harus benar-benar sesuai dengan prinsip bernegara,” tegasnya.
Bagi Mahfud, sebuah negara dapat hancur apabila hukum tidak ditegakkan dengan benar dan masih terdapat ketidakadilan antara rakyat biasa dengan rakyat yang berkuasa. Oleh karena itu, ambisi untuk menjaga kedaulatan harus dibarengi dengan menegakkan hukum yang sejalan, sehingga negara harus berlaku adil kepada rakyat. “Akan hancur suatu negara jika diperintah dengan cara tidak adil dan zalim. Jadi, kunci kedaulatan itu adalah adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.
Penulis : Diyana Khairunnisa
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Dok. RDK UGM