UGM Menandatangani MoU dengan Pemkab Konawe Selatan
Penandatanganan MoU oleh Rektor UGM dan Bupati Konawe Selatan
Perwakilan dari UGM dan Kabupaten Konawe Selatan Berfoto Bersama di Balairung UGM
Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta perencanaan pembangunan wilayah, Rabu (28/12) di Gedung Pusat UGM. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki guna mendukung keberhasilan pembangunan maupun dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.
Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga, menyampaikan bahwa kerja sama ini dilakukan untuk mendukung rencana besar pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Selatan, baik dalam pembangunan fisik maupun dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Salah satu sasaran yang ingin kami capai adalah peningkatan SDM, dan ini berhubungan dengan kerja sama yang akan kami jalankan dengan UGM,” ujarnya usai melakukan penandatanganan MoU.
Bupati yang baru dilantik pada Bulan Februari silam ini memaparkan profil Kabupaten Konawe Selatan beserta potensi yang dimiliki kepada para perwakilan dari UGM yang meliputi pimpinan universitas, dekan, serta kepala pusat studi. Untuk mendukung rencana pembangunan kabupaten ini, selain terkait pengembangan SDM, ruang lingkup nota kesepahaman bersama ini juga meliputi bidang-bidang lain seperti pertanian dan peternakan, pariwisata, lingkungan hidup, serta perencanaan wilayah.
Rencana ini disambut baik oleh Rektor UGM, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai Kabupaten Konawe Selatan, menurut Dwikorita, sejalan dengan arah pengembangan kebijakan nasional yang menjadi perhatian dari UGM. Sebagai universitas yang mengabdi bagi kepentingan nasional, ia mengatakan pengembangan kawasan di berbagai pelosok Indonesia memang menjadi misi yang terus dijalankan oleh UGM.
“Dalam Dies kemarin UGM kembali meneguhkan komitmen menjadi universitas desa. Kita sudah membangun kota pintar di berbaga tempat, namun sesuai dengan perhatian kita, UGM juga memelopori konsep dan praktik pengembangan desa pintar,” ujarnya.
Pembangunan nasional yang dimulai dari pedesaan, menurut Dwikorita, menjadi sebuah solusi bagi kesenjangan antara masyarakat di wilayah pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Ia menambahkan meskipun tingkat kemiskinan menurun, namun tingkat kesenjangan nyatanya justru semakin tajam. Karena itu, penerapan teknologi modern untuk pembangunan desa pintar diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembangunan wilayah pedesaan.
“Salah satu solusi untuk menutup kesenjangan antara desa dan kota adalah dengan menerapkan teknologi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan demikian daerah terpencil tidak lagi termarjinalkan,” jelasnya.
Terkait dukungan bagi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Dwikorita menyampaikan bahwa UGM dengan berbagai pusat studi yang dimiliki siap untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan, baik melalui penerapan teknologi, diseminasi peraturan, evaluasi, atau pelatihan terkait bidang-bidang strategis.
“Teman-teman dari pusat studi siap untuk menindaklanjuti. Semoga ini tidak sebatas MoU saja, tetapi ada langkah nyata lebih lanjut,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam pertemuan ini Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalankan oleh para mahasiswa UGM di kabupaten tersebut.
“Sampai sekarang sudah ada 4 kali mahasiswa UGM yang KKN di kabupaten kami, dan selama ini kami selalu memberikan dukungan. Dengan adanya kerja sama ini ke depan pasti kami akan lebih banyak lagi memberikan dukungan,” pungkas Bupati Konawe Selatan. (Humas UGM/Gloria; Foto: Firsto)