Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) sepakat untuk mengusulkan kepada pemerintah untuk memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti agar dimasukkan dalam kurikulum di jenjang bangku sekolah dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Atas. Sedangkan di tingkat perguruan tinggi, MDGB PTNBH mengusulkan untuk mengembalikan mata kuliah Pendidikan Pancasila diajarkan pada mahasiswa. “Kita mau mengajukan ke pendidikan karakter dan budi pekerti masuk dalam mata pelajaran dari tingkat jenjang Sekolah Dasar hingga SMA dan mengembalikan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi,” kata Ketua MDGB PTNBH, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D., saat menutup Rapat Pleno MDGB PTNBH dan Seminar Nasional yang bertajuk Pancasila dalam Pengamalan Keilmuan dan Praktek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Sabtu (10/6) di ruang Balai Senat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada.
Penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti dan pendidikan Pancasila ini menurut Harkristuti diharapkan sejalan dengan program revolusi mental yang pernah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Selain itu, dengan adanya pendidikan Pancasila ini juga diharapkan juga para pendidik dan para profesor yang menjadi anggota Majelis Guru Besar di masing-masing perguruan tinggi bisa menjadi teladan bagi para mahasiswa dari sisi etika, karakter dan perilaku budaya di kehidupan sehari-harinya. “Kita ingin bagaimana profesor memberikan teladan, etika dan entitas budaya. Sesama guru besar harus mengamalkan nilai Pancasila karena Guru Besar memiliki kewajiban moral membangun anak muda yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara Sekretaris MDGB PTNBH, Prof. Andi Pangerang Moenta, menuturkan MDGB PTNBH merekomendasikan bahwa pengamalan nilai-nilai dari Pancasila menjadi tolak ukur dari perilaku para pejabat dalam pembentukan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. “Sikap dan perilaku pejabat harus berlandaskan pada nilai Pancasila,” paparnya.
Selain itu, Majelis Guru Besar juga akan mengusulkan pada Kemendikbud Ristek dan Kemenpan RB agar dosen-dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri untuk dihindarkan dari beban kewajiban administratif yang begitu besar untuk mendorong para pendidik agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. “Kita akan mengusulkan agar dosen dari PTN dihindarkan dari kewajiban administratif sehingga mereka lebih inovatif dalam pembelajaran dan kita ingin juga PTNBH menghindari politik praktis jelang pemilu. Namun begitu, MDGB PTNBH juga ikut memberi pemikiran ilmiah dalam memberikan solusi pada permasalahan bangsa dan program pembangunan,” katanya.
Ketua Dewan Guru Besar UGM, Prof Moch Maksum, mengatakan anggota Majelis Dewan Guru Besar PTNBH siap memberikan kritik dan hasil pemikiran tentang politik kebangsaan, namun tetap menghindari politik praktis jelang pemilu. Disamping itu, Maksum juga berpesan agar PTNBH mendorong peningkatan jumlah profesor di lingkungan perguruan tinggi sebab banyak dari mereka yang saat ini mayoritas akan memasuki usia pensiun. “Peningkatan jumlah profesor bisa kita genjot karena banyak Guru Besar memasuki usia tua dan banyak sekali yang antri pensiun,” pungkasnya.
Penulis : Gusti Grehenson
Foto : Firsto