Lima hari setelah dilantik, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, sudah menjalankan programnya dalam penetapan Rp200 triliun uang negara di lima bank umum mitra. Ketetapan tersebut dicanangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025. KMK sudah berlaku pada Jumat (12/9), yang dilakukan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ekonom UGM Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., Ph.D., dosen FEB UGM, yang menilai pemindahan Rp200 triliun bisa masuk akal. Hal ini mengingat ada dana negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) karena penyerapan anggaran lambat. Penempatannya ke bank dapat meningkatnya kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit, rasio likuiditas membaik, dan hambatan dana jangka pendek berkurang sehingga menurunkan hambatan likuiditas sesaat. “Ditambah dengan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio pinjaman (LDR) relatif masih memberi ruang sehingga penambahan likuiditas dapat diserap,” ujarnya, Jumat (26/9).
Akan tetapi, terdapat batasan yang nyata soal suntikan likuiditas. Sebab, multiplier effect ke sektor riil hanya efektif jika ada permintaan kredit yang layak dan bank bersedia menurunkan standar untuk kredit produktif. Jika bank tetap berhati-hati atau permintaan riil lemah, disebutnya dana bisa “parkir” dalam instrumen aman atau dipakai untuk pembelian aset likuiditas, sehingga dampaknya pada penyerapan tenaga kerja terbatas.
Lebih jauh, apabila dana atau instrumen pemerintah digunakan untuk mendukung program kredit berisiko tinggi melalui jaminan penuh pemerintah, menurut Wisnu, ada risiko munculnya beban tersembunyi (contingent liabilities) yang besar bagi APBN. Karena itu, prinsip umum manajemen fiskal sangat diperlukan, termasuk pengecekan kuantifikasi risiko, plafon jaminan, harga risiko (premi) yang benar, dan transparansi pelaporan. “Saya kira ini penting untuk menghindari timbulnya kewajiban kas tak terduga sebagaimana ditekankan dalam panduan organisasi internasional (IMF),” imbuhnya.
Beralih dari program Rp200 triliun, Menkeu Purbaya juga melangsungkan program paket akselerasi ekonomi 2025 salah satu yang disinggung adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi. Wisnu menyebutkan bahwa faktanya program ini memberikan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama enam bulan pada tahap awal program untuk 20 ribu peserta.
Dinilai dari sisi skala dan masalah, Wisnu mempertimbangkan berdasarkan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah lulusan pengangguran perguruan tinggi ada sekitar satu juta orang pada 2025. Sama halnya 20 ribu peserta tersebut relatif kecil dari jumlah penganggur sehingga dampak agregat terhadap angka pengangguran terdidik. “Itu akan sangat terbatas jika program tidak diskalakan atau diintegrasikan dengan penempatan kerja berkelanjutan,” lanjutnya.
Selain daripada pendidikan, terdapat paket ekonomi lainnya yang sebagaimana dipaparkan oleh Wisnu program bisa efektif bila memenuhi beberapa hal. Pertama, fokus pada pengalaman kerja nyata dan keterampilan yang diminati pasar. Kedua, mendorong konversi kerja tetap melalui insentif bagi pemberi kerja seperti misalnya keringanan pajak bersyarat. Ketiga, perlu adanya sistem matching (job placement) serta pelatihan teknis vokasi. “Tetapi juga jangan lupa harus ditingkatkan skala dan kualitasnya, bukan hanya subsidi gaji singkat,” tekannya.
Ia menambahkan, prioritas program pembangunan perlu diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja luas sekaligus menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Menurut Wisnu, langkah awal dapat dimulai dari penguatan human capital melalui pelatihan vokasi, magang terstruktur, dan reformasi kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan industri. Selanjutnya, manufaktur padat karya yang kompetitif dan rantai nilai, digitalisasi dan akses pembiayaan bagi UMKM, serta pembangunan infrastruktur dan efisiensi logistik diyakini dapat memperkuat daya saing nasional. “Tak kalah penting, sektor pertanian dan kelautan juga perlu dikembangkan agar mampu menjaga stabilitas pangan sekaligus membuka lapangan kerja di daerah,” ucapnya.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Freepik