Perdagangan dan pekerjaan di sektor jasa memberikan kontribusi besar dalam perekonomian global. Volume perdagangan jasa dunia diproyeksikan tumbuh 4,8 persen pada 2026, melampaui pertumbuhan perdagangan barang, sementara sektor jasa menyumbang lebih dari dua pertiga Produk Domestik Bruto global. Namun begitu kontribusi perempuan pengusaha dalam perdagangan jasa perlu mendapat perhatian karena selama Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) belum memperhatikan kondisi dan kebutuhan perempuan pelaku usaha baik di tingkat regional hingga global.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM sekaligus Chairholder WTO Chair Programme Indonesia, Dr. Maharani Hapsari, saat menjadi pembicara dalam sesi WCP Research Hub bertajuk Trade in Services for Female Entrepreneurs in LDCs pada WTO Public Forum 2026 di Jenewa, Swiss. Forum yang berlangsung pada 15–17 September 2026. Forum tahunan WTO tersebut diikuti lebih dari 4.600 peserta dari pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil dalam 113 sesi dengan 540 pembicara.
Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya data, modal sosial, dan aksi kolektif dalam memperluas manfaat ekonomi digital bagi perempuan pengusaha di ASEAN. Maharani secara khusus, menyoroti persoalan minimnya data perempuan pengusaha yang dipilah berdasarkan jenis kelamin di kawasan ASEAN. Menurutnya, ketersediaan data tersebut menjadi dasar penting untuk memahami kondisi dan kebutuhan perempuan pelaku usaha sehingga kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional maupun regional dapat lebih tepat sasaran. “Tanpa data perempuan pengusaha yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, kebijakan yang disusun berisiko tidak mencerminkan kebutuhan nyata perempuan pelaku usaha di kawasan ASEAN,” ujar Maharani saat ditemui, Kamis (24/9).
Kebutuhan akan data tersebut berkaitan erat dengan pengembangan layanan digital yang sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing negara. Maharani mengaitkan pengembangan layanan digital dengan modal sosial yang menjadi bagian penting dari hubungan antarmasyarakat di ASEAN. “Layanan digital akan lebih berdayaguna ketika tumbuh dari akar ekonomi nasional masing-masing negara dan dibangun dengan mempertimbangkan modal sosial yang telah menjadi perekat hubungan antarmasyarakat di ASEAN,” tuturnya.
Pendekatan tersebut juga menempatkan perempuan pengusaha sebagai aktor dalam perkembangan ekonomi digital, bukan sekadar penerima kebijakan. Maharani melihat perempuan memiliki kapasitas untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi melalui berbagai kanal aksi kolektif yang dapat turut memengaruhi kerangka regulasi di tingkat nasional maupun regional. “Perempuan pengusaha perlu dipandang sebagai agen perubahan yang memiliki kapasitas untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasinya serta ikut membentuk kebijakan melalui aksi kolektif,” ungkapnya.
Kehadiran Maharani dalam WTO Public Forum 2026 menjadi bagian dari keterlibatan PSPD UGM dalam jaringan WTO Chairs Programme, yang mempertemukan institusi riset dari berbagai negara maju dan berkembang. Melalui jaringan tersebut, PSPD UGM berkontribusi menjembatani riset akademik dengan pembahasan kebijakan perdagangan, termasuk isu inklusi ekonomi perempuan di kawasan ASEAN. “Keterlibatan dalam WTO Chairs Programme menjadi ruang bagi PSPD UGM untuk membawa hasil riset akademik ke dalam diskusi kebijakan perdagangan dan isu inklusi ekonomi perempuan di tingkat global dan regional,” pungkas Maharani.
Sesi yang melibatkan Maharani merupakan bagian dari WCP Research Hub, ruang bagi jaringan WTO Chairs Programme untuk memaparkan hasil riset selama forum berlangsung. Mewakili Indonesia, Maharani tampil bersama WCP Chairholder dari Nigeria, Ngozi Egbuna, WCP Chairholder Tanzania, Caiphas Chekwoti, serta Anoush der Boghossian dari Development Division WTO. Sesi tersebut dimoderatori oleh Désirée van Gorp dari WCP Academic Advisory Board.
Reportase/Dok: PSPD UGM
Penulis: Triya Andriyani