Kesiapan menghadapi pandemi tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, fasilitas kesehatan, sistem surveilans, dan rencana tanggap darurat. Kesiapan juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi paling rentan termasuk mereka yang hidup di jalanan. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH, dalam forum “Transforming Pandemic Readiness for Equity” di Instituto Cervantes New York, Amerika Serikat, Senin (21/9).
Forum tersebut merupakan peluncuran resmi The NUS-Lancet Pandemic Readiness through Institutions, Mobilising Communities, and Equity (PRIME) Commission Report dan menjadi bagian dari rangkaian United Nations General Assembly High-Level Week 2026.
Yodi menyoroti pengalaman masyarakat yang hidup di jalanan di Indonesia sebagai salah satu contoh bahwa kebijakan yang secara teknis tepat belum tentu dapat dijalankan oleh semua orang. Menurutnya, sejumlah kebijakan pandemi dibangun berdasarkan asumsi bahwa setiap orang memiliki kondisi kehidupan yang memungkinkan mereka mengikuti kebijakan tersebut.
Kebijakan stay at home mengasumsikan seseorang memiliki rumah. Kebijakan isolasi mengandaikan tersedianya ruang, makanan, dan sanitasi. Sementara pembatasan mobilitas mengasumsikan seseorang dapat berhenti bekerja tanpa kehilangan sumber penghidupan. “Begitu pula dengan bantuan sosial dan vaksinasi yang dapat mengandaikan kepemilikan identitas, alamat terdaftar, serta akses terhadap layanan administratif dan digital,” jelasnya.
Dalam kondisi tersebut, apa yang terlihat sebagai ketidakpatuhan terhadap kebijakan belum tentu menunjukkan keengganan masyarakat untuk mengikuti aturan. Yodi menjelaskan, bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi tersebut, persoalannya justru dapat berupa tidak tersedianya pilihan yang memungkinkan mereka mematuhi kebijakan. “Bagi masyarakat yang hidup di jalanan, asumsi-asumsi tersebut tidak berlaku. Apa yang kemudian terlihat sebagai ketidakpatuhan, sering kali sebenarnya adalah tidak adanya cara yang memungkinkan mereka untuk mematuhi kebijakan tersebut,” jelasnya.
Pengalaman tersebut, menurut Yodi, perlu mengubah cara pandang dalam menentukan siapa yang disebut sebagai kelompok rentan. Fokus tidak cukup hanya diarahkan untuk mengidentifikasi kelompok yang rentan, tetapi juga perlu melihat bagaimana sistem dan kebijakan dapat menghasilkan kerentanan.
Ia mendorong pemerintah untuk menguji kebijakan berdasarkan realitas kehidupan masyarakat, menghilangkan hambatan administratif yang kaku, serta mengintegrasikan perlindungan kesehatan dengan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan perlindungan pendapatan. Organisasi masyarakat yang telah dipercaya komunitas juga perlu diakui dan didukung sebagai mitra dalam menghadapi krisis.
Menurutnya, perlindungan masyarakat dalam situasi pandemi juga perlu ditempatkan sebagai persoalan hak, martabat, dan keadilan. Karena itu, ukuran kesiapan tidak hanya dilihat dari kemampuan sistem menyediakan berbagai sumber daya, tetapi juga dari sejauh mana perlindungan tersebut benar-benar menjangkau orang yang paling mungkin terlewatkan oleh sistem.
“Perlindungan bukanlah bentuk belas kasihan. Perlindungan merupakan persoalan hak, martabat, dan keadilan. Jika perlindungan belum sampai kepada orang yang paling mungkin terlewatkan oleh sistem dengan tetap menjaga martabat mereka, maka sistem tersebut belum benar-benar siap,” tegasnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan konsep 360° readiness yang diusung PRIME Commission. Kesiapan pandemi tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu negara telah memiliki rencana, sumber daya, dan kapasitas untuk menghadapi pandemi, tetapi juga apakah seluruh sistem tersebut dapat bekerja ketika berada di bawah tekanan dan mampu melindungi masyarakat.
Yodi juga menekankan pentingnya membangun kerja sama regional sebelum krisis terjadi. Menurutnya, kesepakatan global perlu diterjemahkan menjadi kemampuan praktis di tingkat kawasan, seperti surveilans yang saling terhubung, kerja sama regulasi, manufaktur regional, pengadaan bersama, shared stockpiles, dan penguatan rantai pasok.
Dalam konteks Asia Tenggara, ia mencontohkan ASEAN Academic Network for Disaster Health Management dan ASEAN Institute for Disaster Health Management yang di-host UGM sebagai bentuk kerja sama yang dapat memperkuat kesiapan melalui pelatihan bersama, penelitian, simulasi, serta pembangunan hubungan profesional yang saling percaya.
Selain pemerintah, perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membangun kesiapan tersebut. Universitas dapat menyediakan bukti ilmiah yang independen, mempertemukan pemerintah, komunitas, industri, dan masyarakat sipil, serta membangun kapasitas melalui penelitian bersama, pengembangan sumber daya manusia, surveilans, simulasi, dan transfer teknologi.
Yodi berharap komitmen global mengenai kesiapan pandemi tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi diterjemahkan menjadi kemampuan nyata yang dapat bekerja sebelum dan selama krisis. Perguruan tinggi dan jejaring akademik, menurutnya, dapat menjadi penghubung antara komitmen global, kebijakan nasional, dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. “Tugas kita adalah memastikan bahwa janji-janji internasional diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang dapat melindungi setiap kehidupan dengan martabat yang setara,” pungkasnya.
Melalui partisipasi Yodi Mahendradhata dalam forum global tersebut, FK-KMK UGM berharap dapat terus mendorong sistem kesehatan global yang lebih berkeadilan, di mana perlindungan dan keselamatan nyawa manusia, terutama kelompok rentan, menjadi prioritas utama negara-negara di dunia. Forum tersebut mempertemukan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan internasional, termasuk Helen Clark, Michel Kazatchkine, para menteri, perwakilan PBB, organisasi internasional, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya. Yodi turut mengikuti sesi roundtable bersama para pembicara internasional tersebut.
Laporan PRIME disusun berdasarkan penelitian di 20 negara dan menyoroti perlunya perubahan pendekatan dalam membangun kesiapan pandemi. Dalam forum tersebut, Yodi bersama pembicara internasional lainnya menyampaikan temuan dan rekomendasi laporan PRIME kepada publik untuk pertama kalinya. Pendekatan yang ditawarkan tidak hanya menitikberatkan pada kesiapan teknis, tetapi juga pada pemerataan, perlindungan masyarakat, keterlibatan komunitas, serta penguatan fondasi politik, kelembagaan, dan sistem kesehatan.
Penulis : M. Aidil Syahputra
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Dok. Humas FK-KMK