Mewujudkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs) di tahun 2030, Pemerintah Indonesia memerlukan dukungan kolaborasi dari perguruan tinggi, masyarakat, dan sektor swasta. Khusus perguruan tinggi, dinilai memiliki sumber daya manusia, pengetahuan, riset, serta laboratorium yang dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti. Di sisi lain, kemajuan transformasi digital di lingkungan perguruan tinggi justru membuka peluang pemanfaatan data untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi panel UI GreenMetric Sustainable University Rankings Indonesia 2026 di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (15/9).
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi UGM, Arief Setiawan Budi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., menjelaskan bahwa keberlanjutan di lingkungan perguruan tinggi perlu dimulai dari tata kelola yang memiliki arah kebijakan jelas. Implementasinya dilakukan secara sinergis melalui perencanaan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengukuran kinerja di seluruh unit universitas. UGM juga menggunakan data untuk mengevaluasi pengelolaan energi, sampah, air, dan mobilitas warga kampus. “Kita tidak bisa mengatakan bahwa hal ini lebih baik daripada kemarin kalau kita tidak berdasarkan data,” jelas Arief.
Pendekatan berbasis data tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai praktik keberlanjutan di UGM. Pada sektor energi, digitalisasi memungkinkan universitas mengetahui pola konsumsi secara lebih faktual sekaligus mengidentifikasi unit yang menggunakan energi dalam jumlah besar. Sistem serupa digunakan dalam pengelolaan sampah melalui penimbangan dan pencatatan jenis sampah di setiap unit, sementara penggunaan air juga dipantau melalui sistem digital. UGM turut mengembangkan transportasi listrik dan aplikasi berbagi sepeda sebagai bagian dari upaya mengelola mobilitas di kawasan kampus yang luasnya hampir 300 hektare.
Pengalaman UGM tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi keberlanjutan pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana data digunakan untuk menghasilkan keputusan. Aris Kurniwan, M.Comn dari Kementerian Komunikasi dan Digital menilai teknologi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi, terutama ketika tata kelola dan manajemen ditempatkan sebagai fondasi. Menurutnya, data perlu diolah menjadi informasi dan insight agar dapat mendukung penyusunan solusi, sementara interoperabilitas diperlukan agar data dari berbagai unit dapat saling terhubung. “Data-data itu tidak mungkin akan bermakna tanpa kemampuan berbagi informasi,” ujarnya.
Kebutuhan akan data dan teknologi tersebut semakin relevan ketika perguruan tinggi berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan pembangunan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Abu Bakar, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengembangkan berbagai program transformasi digital, antara lain penyediaan Wi-Fi gratis di 1.212 padukuhan dan pengembangan smart transportation. Di sejumlah wilayah, konektivitas masih menjadi tantangan sehingga kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk menghadirkan kepakaran, riset, laboratorium, dan data sebagai dasar perumusan kebijakan. “Kami sudah berkolaborasi dengan beberapa universitas di daerah Yogyakarta karena pemerintah membutuhkan evidence, inovasi, teknologi, dan kepakaran. Perguruan tinggi memiliki SDM, riset, dan laboratorium yang kami perlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan,” kata Abu Bakar.
Kolaborasi tersebut telah diperluas ke berbagai bidang, mulai dari lingkungan dan tata ruang, ketahanan pangan, pariwisata dan budaya, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Sleman juga memanfaatkan jejaring perguruan tinggi untuk memperoleh data dan bukti yang dapat melengkapi informasi statistik dalam mendukung program pembangunan. Pola kerja sama semacam ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan tidak berhenti pada pengelolaan internal kampus, melainkan dapat diperluas ke persoalan yang dihadapi wilayah di sekitar perguruan tinggi. “Kami membutuhkan data tidak hanya dari statistik atau BPS, tetapi juga dari kampus-kampus. Karena itu, kolaborasi ini terus-menerus dilakukan melalui berbagai program bersama,” ujar Abu Bakar.
Pada tingkat masyarakat, pengalaman Kelurahan Panggungharjo memberikan contoh lain mengenai bagaimana data, regulasi, teknologi, dan perubahan perilaku dapat berjalan bersama. apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Lurah Panggungharjo periode 2012–2018 dan 2018–2024, menjelaskan pengelolaan sampah di wilayahnya dikembangkan melalui regulasi, fasilitas, insentif, serta partisipasi masyarakat. Digitalisasi kemudian digunakan untuk mencatat jadwal pengambilan dan hasil penimbangan sampah rumah tangga sehingga perubahan perilaku dapat dipantau dari waktu ke waktu. “Ini bukan masalah karung sendiri. Ini adalah masalah sistem. Karena itu, yang kami bangun bukan sekadar kegiatan mengumpulkan sampah, melainkan sistem yang mengatur peran masyarakat, pemerintah, pengelola, sampai bagaimana data digunakan untuk mendorong perubahan perilaku,” tegas Wahyudi.
Berbagai pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterhubungan antara kebijakan, data, teknologi, dan kolaborasi. Perguruan tinggi dapat mengembangkan sistem berbasis data untuk mengukur dan memperbaiki pengelolaan sumber daya, sementara pemerintah daerah dan masyarakat berperan memastikan pendekatan tersebut menjawab persoalan nyata di lapangan. Integrasi berbagai pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola keberlanjutan yang dapat diterapkan secara konsisten dari lingkungan kampus hingga masyarakat.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Firsto