Universitas Gadjah Mada dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjalin kerja sama Penguatan Demokrasi dan Integritas Pemilu di Indonesia. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito dengan Ketua DKPP, Heddy Lugito. Sementara Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Sekretariat DKPP dengan Fakultas FISIPOL UGM tentang Penyusunan Indeks Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) Tahun 2026 ditandatangani oleh Sekretaris DKPP, Syarmadani dan Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni, Fina Itriyati.
Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, menyampaikan bahwa Universitas memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan gagasan, melakukan riset, dan juga menghasilkan kader-kader intelektual yaitu alumni. Adanya kerja sama ini bukan sekedar penguatan hubungan kelembagaan, tetapi ikhtiar bersama untuk mempertemukan pengetahuan, etika, dan praktik demokrasi. “Melalui kerja sama ini, kami berharap terbuka ruang kolaborasi yang semakin luas mulai dari riset bersama termasuk dalam pengukuran indeks pemilu semakin inklusif. Kita juga melakukan upaya yang lebih serius untuk penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pendidikan politik dan etika publik,” tutur Ari,Kamis (4/6) di Auditorium Fisipol UGM.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berlangsung dengan baik. Dalam hal ini, perguruan tinggi juga bisa berperan untuk memberi input strategis yang tujuannya bukan semata-mata ini menjadi jurnal tetapi juga bisa berkontribusi membangun bangsa. “UGM bersama-sama mengawal jalannya proses pemilu agar semakin berkualitas,” ucap Arie.
Sementara itu, Ketua DKPP, Heddy Lugito, menuturkan bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya dari terselenggaranya kegiatan tetapi dalam memilih pemimpin yang amanah. Hal ini menjadi tanggung jawab semua masyarakat terutama Universitas yang memiliki tanggung jawab moral dalam memperbaiki sistem. Ia berharap para cendekiawan di kampus bisa menyokong pemikiran-pemikiran untuk pengembangan, perbaikan demokrasi dan tata kelola kepemiluan ke depan. “Kami mohon dukungan agar demokrasi kita ke depan berjalan lebih baik lagi,” harapnya.
Sebagai penutup Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni, Fina Itriyati turut mengapresiasi adanya kerjasama ini. Akademisi memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi atau solusi terhadap menurunnya demokrasi yang terjadi di Indonesia. “Saya rasa baik mahasiswa maupun peneliti dan aktivis bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama ini,” ucap Fina.
Penulis : Jesi
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Ika