Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan oleh masyarakat, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia justru menunjukkan tren yang tetap positif. Laporan Kedermawanan Dunia, World Giving Report (WGR) 2026, mencatat rata-rata donasi masyarakat Indonesia mencapai 1,55 persen dari pendapatan sekaligus tertinggi di Asia Tenggara. Terlebih ketika kelas menengah sebagai penopang utama filantropi sekaligus menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Menanggapi kondisi tersebut, Guru Besar di bidang Ilmu Ekonomi dalam program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, menyatakan bahwa fenomena tingginya donasi keagamaan di tengah tekanan ekonomi merupakan sebuah paradoks. Menurutnya, sisi agama dengan kekayaan ekonomi terkadang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ia mengungkap bahwa faktor keagamaan tetap menjadi pendorong utama di lingkungan infak, zakat, sedekah. “Sebagai bentuk filantropi keagamaan yang sudah jadi bagian dari budaya maupun kebiasaan sosial masyarakat Indonesia,” ujarnya, Senin (13/7).
Terlebih dalam Islam, sebutnya, terdapat keyakinan bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin karena infak dan sedekah. Selain faktor agama, Mudrajad menilai faktor ekonomi dan sosial juga berperan penting. “Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, solidaritas sosial masyarakat justru semakin menguat,” jelasnya.
Dosen DEB SV UGM ini turut mencontohkan fenomena Jumat Berkah yang dilakukan mahasiswa Indonesia di London. Ia menceritakan aksi tersebut dilakukan dengan membagikan makanan gratis kepada kelompok yang membutuhkan. Menurutnya, kegiatan tersebut mendapat perhatian karena menghadirkan kembali nilai-nilai kepedulian sosial yang mulai jarang ditemukan di negara-negara maju.
Lebih lanjut, Mudrajad juga menyoroti peran teknologi digital dalam meningkatkan penghimpunan dana filantropi. Ia menilai bahwa perkembangan teknologi telah menurunkan biaya transaksi donasi. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk menyalurkan bantuan ke berbagai wilayah. “Akumulasi jutaan donasi mikro via digital tadi itu meningkatkan penghimpunan dana filantropis ternyata di Indonesia. Ini harus kita catat sebagai hal menarik dari teknologi digital industri 4.0,” ujarnya.
Selain itu, Mudrajad menilai meningkatnya kesadaran publik terhadap persoalan kemiskinan, bencana, pendidikan, dan kesehatan turut mendorong masyarakat untuk terlibat membantu sesama. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Seperti halnya dalam ajaran agama, sebutnya, melalui ibadah puasa mengajarkan umat untuk merasakan kondisi hidup dalam keterbatasan. “Pengalaman tersebut mampu menumbuhkan empati dan kepekaan sosial,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa fenomena serupa menunjukkan kuatnya modal sosial masyarakat Indonesia. Sebagaimana ketika negara dan pasar menghadapi keterbatasan, masyarakat itu memiliki kemampuan untuk saling membantu melalui mekanisme budaya gotong royong.
Mudrajad menyoroti bahwa peningkatan donasi di tengah kondisi ekonomi yang sulit justru menunjukkan bahwa kebutuhan bantuan sosial di tingkat akar rumput semakin meningkat. Menurutnya, donasi keagamaan lebih tepat dipandang sebagai indikator ketahanan sosial dibandingkan ketahanan ekonomi. Meskipun kohesi sosial masyarakat tetap terjaga, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan perlambatan ekonomi maupun melemahnya daya beli masyarakat.
Ia menegaskan bahwa daya beli melemah itu faktual sesuai data. Menurutnya, kini yang paling banyak menikmati kue pembangunan ialah 20 persen orang yang terkaya dan 40 persen golongan menengah, sementara yang paling miskin sedikit. Hal tersebut berbalik dari teori Barat yang mengatakan kalau ada pertumbuhan ekonomi, maka akan menetes ke bawah lewat trickle-down effect. “Di Indonesia justru trickle-up, muncrat ke atas semua. Yang menikmati itu 20 persen golongan terkaya dan 80 persen golongan menengah ke bawah,” sebutnya.
Membahas perlindungan kelas menengah, Mudrajad menyebut kelompok ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Kategori ini menopang konsumsi rumah tangga, penerimaan pajak, dan aktivitas filantropi. Ia menilai pemerintah perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi agar pendapatan riil masyarakat tidak tergerus inflasi. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas juga menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi fenomena jobless growth sebagaimana karya tulisnya, “The Anatomy of Jobless Growth.” Ia mengibaratkan sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Di sisi lain, angka PHK meningkat dan banyak pekerja beralih ke sektor informal. “Pertumbuhan ekonomi kita makin tinggi, tetapi pertumbuhan tidak diikuti dengan penciptaan kerja dengan persentase jumlah yang sama,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mudrajad turut menyoroti arah pengelolaan filantropi di Indonesia. Ia menilai model bantuan perlu bergeser dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan transformatif. Menurutnya, bantuan konsumtif seperti bansos tetap diperlukan untuk kelompok miskin ekstrem dan wilayah terdampak bencana. Namun, pendekatan tersebut tidak cukup jika ingin menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.
Disebutkan Mudrajad aksi dapat diarahkan untuk mendukung pelatihan keterampilan, pendampingan bisnis, pembiayaan usaha, penguatan koperasi, serta revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia menilai tantangan terbesar dalam program pemberdayaan bukan terletak pada ketersediaan dana, melainkan kapasitas kelembagaan. “Jangan hanya bicara infak, tetapi bagaimana kita mengajari mereka untuk memancing sendiri, untuk memiliki kapal sendiri, menghidupi diri sendiri,” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong perguruan tinggi untuk mengambil peran lebih besar. Terlebih dalam membantu pengentasan kemiskinan melalui penelitian, pendampingan masyarakat, dan program pemberdayaan berbasis wilayah. Kendati demikian, ia mengingatkan aktivitas filantropi tidak boleh dipandang sebagai pengganti tanggung jawab negara. Dalam hal ini, sebut Mudrajad, ialah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menyediakan lapangan kerja berkualitas.
Menurutnya, pembangunan ekonomi yang produktif tetap menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan secara permanen. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi agar bantuan yang diberikan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. “Filantropi bukan sekadar memberikan, tetapi membantu masyarakat agar memiliki keterampilan, memiliki kesempatan, dan mampu menciptakan penghidupan yang layak,” pungkasnya.
Penulis : Hanifah
Editor : Gusti Grehenson
Foto : Magnific