Tingkat keresahan masyarakat saat ini kian meningkat seiring kondisi pelemahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok, menurunnya kemampuan daya beli, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan ekonomi. Sementara terdapat jarak yang semakin lebar antara narasi optimisme pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah diminta perlu lebih terbuka terhadap kritik dan menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional yang berlangsung pada Selasa (19/5) di selasar barat Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Diskusi kali ini menghadirkan dua akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar, Ph.D dan Dosen Ilmu Komunikasi Gilang Desti Parahita, Ph.D.
Media Wahyudi Askar menilai pemerintah saat ini terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding membaca kondisi riil masyarakat di lapangan. Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ia menjelaskan masyarakat dapat merasakan langsung tekanan ekonomi melalui sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli. Dalam kondisi tersebut, publik mulai mempertanyakan kesesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman hidup yang mereka rasakan sehari-hari. “Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Media, pertumbuhan ekonomi yang terus diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia mengungkapkan pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek-proyek strategis negara. Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai ketimpangan tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah. “Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ungkapnya.
Media juga mengkritik arah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berbasis pada riset dan kebutuhan nyata masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi kembali karena berpotensi membebani fiskal negara. Menurutnya, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kajian akademik, data lapangan, dan mitigasi risiko yang matang, bukan sekadar dorongan politik jangka pendek. Media menilai pemerintah perlu lebih terbuka terhadap masukan akademisi dan menghentikan pola komunikasi yang justru memunculkan ketidakpastian di ruang publik. “Solusinya sebetulnya cuma dua. Satu, hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih, moratorium dan redesign ulang program itu. Kedua, untuk satu sampai tiga bulan ke depan, jauhkan presiden dari microphone,” tegasnya.
Sementara itu, Gilang Desti Parahita menilai persoalan utama komunikasi pemerintah saat ini terletak pada absennya empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah cenderung dipenuhi jargon optimisme tanpa disertai pengakuan atas keresahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Ia menjelaskan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan empati dan memahami pengalaman sosial ekonomi yang sedang mereka hadapi. Dalam situasi krisis, publik dinilai tidak cukup hanya diberikan narasi bahwa kondisi negara masih baik-baik saja. “Yang tidak ada dalam banyak pidato Bapak Presiden adalah penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dahulu. Itu menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” katanya.
Gilang mengungkapkan narasi optimisme yang terus diulang tanpa empati justru berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai banyak pernyataan pejabat publik terasa normatif dan tidak menyentuh pengalaman hidup masyarakat sehari-hari. Berdasarkan riset yang ia lakukan di sejumlah wilayah, tekanan ekonomi juga dirasakan kelompok masyarakat desa dan kelompok termarginalkan. Menurutnya, masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli, hingga berkurangnya berbagai program sosial di tingkat desa akibat keterbatasan anggaran. “Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” ujarnya.
Lebih jauh, Gilang menilai kritik yang disampaikan akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi. Ia menjelaskan kampus memiliki peran untuk menjaga nalar kritis dan menghadirkan perspektif alternatif terhadap kebijakan negara. Menurutnya, kritik yang muncul dari akademisi bukan bentuk pesimisme terhadap bangsa, melainkan upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada masyarakat luas. Ia juga mengingatkan pemerintah perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat agar narasi publik tidak hanya didominasi negara dan kelompok elite. “Kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkasnya.
Penulis: Triya Andriyani
Foto: Firsto