Transformasi digital tidak serta merta mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan di suatu negara. Sejumlah penelitian memang menunjukkan adanya hubungan positif antara transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan. Namun, penelitian lain menemukan hasil yang beragam, bahkan negatif. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat digitalisasi tidak dapat dilepaskan dari kondisi yang menyertainya.
“Transformasi digital bukan hanya soal teknologi. Kita membutuhkan institusi yang baik, keterampilan pekerja yang memadai, serta infrastruktur karena akan berperan sebagai aset pelengkap bagi transformasi,” ujar Guru Besar Departemen Akuntansi FEb UGM, Prof. Syaiful Ali, Ph.D., di The 14th Gadjah Mada International Conference on Economics and Business (GAMAICEB), Rabu (16/9), di The Alana Hotel Yogyakarta.
Menurutnya, teknologi digital perlu didukung oleh institusi yang baik, tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai, serta infrastruktur yang memungkinkan teknologi digunakan secara efektif. “Tanpa dukungan tersebut, transformasi digital belum tentu menghasilkan manfaat yang sama di setiap tempat,” ujarnya.
Syaiful juga mengingatkan bahwa transformasi digital memiliki konsekuensi terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan limbah elektronik. Karena itu, agenda digital tidak dapat berjalan sendiri tanpa mempertimbangkan agenda keberlanjutan lingkungan. “Transformasi digital memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan, ya, itu berhasil. Tetapi hanya dalam kondisi yang tepat. Kondisi manusia dan institusi, bukan teknologi. Jadi kita harus memiliki keterampilan, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang terpadu,” imbuhnya.
Ia menilai kebijakan digital dan kebijakan lingkungan perlu dirancang secara terintegrasi. Menurutnya, digital transformation dan green transition sebaiknya tidak ditempatkan sebagai dua agenda yang berjalan terpisah. Sebaliknya, keduanya perlu dirancang bersama agar perkembangan teknologi dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan.
Selain aspek teknologi dan lingkungan, Syaiful menyoroti pentingnya respons kelembagaan. Perkembangan teknologi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan institusi dalam meresponsnya. “Diperlukan tata kelola yang mampu mengikuti perubahan, termasuk melalui kepemimpinan, regulasi dan kebijakan, reformasi administrasi publik, serta tata kelola data,” paparnya.
Ia juga menekankan perlunya instrumen untuk mengukur kualitas tata kelola transformasi digital. Pengukuran tersebut diperlukan agar pemerintah dan organisasi dapat mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar mengarahkan transformasi digital pada tujuan pembangunan yang diharapkan. “Sebagian besar pilar tersebut berkaitan dengan kepemimpinan, sumber daya manusia, dan tata kelola, serta kurang menekankan pada aspek teknologi,”katanya.
Sementara itu, Dr. Siwage Dharma Negara selaku Koordinator bersama Program Studi Indonesia di Institut ISEAS-Yusof Ishak, membahas tantangan Indonesia dalam mengembangkan ekonomi digital. Ia menilai Indonesia perlu bergerak dari sekadar menjadi pasar bagi produk dan layanan digital menuju kemampuan menghasilkan teknologi, inovasi, dan produktivitas.“Indonesia harus beralih dari konsumsi digital ke produksi dan inovasi digital karena kita tidak ingin hanya menjadi pasar bagi seluruh transformasi ini. Kita ingin menjadi pelaku aktif,” ujar Siwage.
Ia juga menekankan bahwa ukuran keberhasilan transformasi digital tidak cukup dilihat dari pertumbuhan pasar digital, tetapi perlu dikaitkan dengan produktivitas, penciptaan pekerjaan yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
Dr. Mohd Hairul Azrin Haji Besar dari Universiti Brunei Darussalam, mengangkat persoalan tata kelola dan pentingnya keseimbangan antara fungsi pengawasan dengan fleksibilitas organisasi. Ia menyoroti bahwa penguatan mekanisme tata kelola perlu disertai nilai, kepercayaan, transparansi, dan pertimbangan etis.”Di sinilah kita melihat bahwa aturan main, transparansi, serta mekanisme check and balance terwujud dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan etika yang baik,” ungkapnya.
Sekedar informasi, GAMAICEB 2026 merupakan konferensi internasional tahunan yang diselenggarakan Unit Publikasi Ilmiah FEB UGM dengan tema “Governing the Future: Digital Transformation and Sustainable Development in a Changing Global Economy”. Konferensi berlangsung pada 16–17 September 2026 di The Alana Hotel & Convention Center, Yogyakarta, sebagai forum untuk mempertemukan akademisi, peneliti, dan praktisi dalam membahas isu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.
Konferensi tahun ini diikuti 138 peserta yang terdiri atas 136 presenter dan dua non-presenter. Para pembicara dan presenter berasal dari 11 negara, yaitu Indonesia, Polandia, Taiwan, Jepang, Hungaria, Kazakhstan, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, Pakistan, dan Meksiko. Selama dua hari, peserta mempresentasikan penelitian dalam berbagai bidang, mulai dari akuntansi, ekonomi, keuangan, sustainable business, corporate governance, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, hingga strategic management.
Dekan FEB UGM Prof. Dr. Didi Achjari, M.Com., Ak., CA., dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi digital dapat mendorong pertumbuhan inklusif, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru, termasuk regulasi dan keamanan siber. Karena itu, perkembangan teknologi perlu diiringi tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan.
Penulis/Foto : M. Aidil Syahputra
Editor : Gusti Grehenson